ASPIRASI DAERAH

Perda Luas Lahan Hambat Pembangunan Rumah Subsidi di Bali

Administrator | Rabu, 04 Desember 2019 - 14:47:14 WIB | dibaca: 151 pembaca

Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura

Di beberapa daerah, kuota KPR FLPP yang terbatas dari perbankan masih menjadi masalah yang dihadapi pengembang hingga saat ini. Padahal, persoalan harga rumah sudah selesai, dengan keluarnya harga baru rumah subsidi pada Juni lalu. Namun, kendala minimnya kuota rumah subsidi ini bukan menjadi masalah utama bagi pengembang di Bali.

Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura mengungkapkan sudah mendengar mengenai masalah kekurangan kuota FLPP di berbagai daerah. Namun, masalah tersebut tidak berpengaruh di Bali. Pasalnya, dari target tahun ini sebanyak 3.500 rumah, hingga semester I-2019 sudah terealisasi sebanyak 1.000 rumah.

“Kemarin kami di DPD REI Bali sudah rapat dengan DPP REI pusat, perihal tersebut. Kebutuhan Bali sendiri sekitar 2.000 unit sampai dengan akhir tahun ini. Sementara di sistem BTN Denpasar seperti masih belum ada kendala yang signifikan. Jadi akad masih berjalan normal, sehingga kami berharap tahun ini tidak akan ada kendala dalam realisasi rumah subsidi,” ungkap Agus yang dihubungi Majalah RealEstat, baru-baru ini.

REI Bali, menurut dia, justru masih “tersandera” dengan beberapa Perda Bali yang cukup menyulitkan pengembang. Salah satunya adalah luasan lahan untuk rumah subsidi yang lazimnya bisa hanya 60 meter persegi, namun di beberapa daerah di Pulau Dewata meminta luas lahan hingga 200 meter persegi. Yang paling parah, aturan tersebut tertuang di dalam Perda dan ditandatangani kepala daerah.

Menurut Agus, REI sudah dua tahun terakhir terus mendorong agar Perda-perda ini dibatalkan. Selain karena backlog rumah yang tinggi di Bali yakni mencapai 250 ribu rumah pada 2018, juga karena masalah harga tanah di daerah itu yang terus merangsek naik.

“Tanah di Bali sudah sangat mahal, sehingga untuk membangun rumah subsidi menjadi sangat sulit,” keluh Agus.

Dia memberi contoh, Badung dan Gianyar menjadi dua daerah yang memiliki aturan luas tanah untuk rumah subsidi minimal 100 meter persegi, sedangkan Gianyar minimal 200 meter persegi.

Selain itu, untuk pengembangan rumah vertikal alias apartemen juga masih terganjal dengan Perda, sehingga meski pun nampaknya banyak orang Bali yang tertarik untuk tinggal di hunian vertikal belum bisa terealisasi karena terbentur regulasi di daerah tersebut. Apalagi, saat ini banyak masyarakat Bali yang tinggal di kost-kostan, sehingga hunian vertikal seharusnya bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang belum memiliki rumah.

Agus berharap pemerintah masih terus melanjutkan Program Sejuta Rumah karena angka backlog yang tinggi di Bali. Bahkan diharapkan harga rumah subsidi yang bisa dijual oleh pengembang dapat ditingkatkan hingga Rp 500 juta.

“Kami berharap maksimal gaji bisa dikaji ulang hingga ke Rp8 juta, kemudian pekerja boleh mengambil rumah, dan rumah tidak harus ditempati pemilik,” jelas Agus.

Menurut Agus, saat ini juga banyak orang Bali yang ingin menjadikan rumahnya menjadi investasi, sehingga sudah tidak relevan kalau rumah pertama harus ditempati oleh pemilik. Hingga akhir tahun ini, Agus berharap harga rumah subsidi khususnya di Bali bisa direlaksasi hingga Rp200 juta.

Harga tersebut, menurut Agus paling masuk akal kalau mau membangun di seluruh Bali. Apalagi, REI Bali sudah melakukan kajian dan menurutnya harga Rp200 juta masih bisa dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Bali. (Teti Purwanti)