AKTUAL

Perizinan dan KPL Jadi Kendala Utama di Kaltim

Administrator | Kamis, 21 Desember 2017 - 10:31:21 WIB | dibaca: 202 pembaca

DPD realestat Indonesia (REI) Kalimantan Timur menargetkan pembangunan 8.000 hingga 10.000 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Hingga Juni 2017, Realisasi dilaporkan sudah mencapai 6.000 unit.

Demikian diungkapkan Ketua DPD REI Kalimantan Timur, Arief Rahman Hasyim kepada RealEstat di Balikpapan, baru-baru ini.

Menurut dia, dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, diyakini target 8.000 unit dapat terlampaui. Saat ini daerah penyediaan rumah subsidi di Kalimantan Timur antara lain berada di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dengan target pasar PNS, TNI/Polri dan pekerja swasta.

“Mengenai kendala pembangunan tentu setiap kabupaten atau kota berbeda-beda. Namun secara umum masalah perizinan dan ketatnya syarat mendapatkan Kredit Pemilikan Lahan (KPL) menjadi kendala utama,” ujar Arief.

KPL adalah kredit modal kerja yang diberikan perbankan untuk pembelian lahan untuk pembangunan rumah khususnya rumah rakyat bersubsidi. Saat ini, ungkap Arief, baru Bank BTN yang secara konsisten menyalurkan kredit tersebut, padahal sebagian besar pengembang rumah subsidi memiliki keterbatasan modal awal terutama untuk penyediaan lahan pembangunan. Meski diakui syaratnya sangat ketat, namun REI Kaltim sangat mengapresiasi kesediaan Bank BTN menyediakan KPL.

“Karena untuk mencapai yang disyaratkan oleh bank sangat berat, yakni lahan tersebut harus sudah bersertifikat dan atas nama perusahaan pengembang yang mengajukan kredit. Ini kami kira sangat memberatkan, karena kan harus pematangan lahan juga,” keluh dia.

Butuh biaya besar setidaknya sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar untuk lima hektare lahan untuk pematangan dan pensertifikatan. Selain itu, kata Arief, pihak pemilik lahan juga butuh uang muka yang harus dibayar, demikian pula untuk mengurus sertifikat induk juga mahal. Pembebasan lahan juga butuh sewa alat berat dan hal itu semua butuh biaya awal cukup tinggi.

“Sebagai solusi, kami menyarankan supaya syaratnya bisa diperlonggar misalnya dengan agunan aset lain seperti rumah atau ruko milik developer, sehingga realisasinya bisa lebih cepat. Atau ada bantuan dana modal awal untuk pengembang rumah MBR sebagai trigger mereka memenuhi syarat mendapatkan KPL,” ujar dia.

Sementara mengenai kendala perizinan, setiap daerah diakui masalahnya berbeda-beda. Di Kota Balikpapan diakui regulasi perizinan lebih bagus, sehingga pembangunan rumah subsidi di kota tersebut lebih pesat. Demikian juga di Berau, Penajam dan Kukar, REI Kaltim mendapat laporan sudah cukup baik. Namun di Kota Samarinda diakuinya belum ada kemudahan perizinan yang signifikan.

“Kami sedang berusaha bertemu dengan Pak Wali dan Pak Sekko untuk membahas penyederhanaan perizinan sesuai PP No 64 tahun 2016,” ungkap Arief.

Terkait PP 64 Tahun 2016, Arief mengusulkan supaya ada satu dinas atau lembaga yang ditugaskan khusus untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Sebab pengalaman selama ini, dinas maupun badan yang mengurusi perizinan perumahan kerap saling lempar tanggungjawab, dan menyebutkan penyederhaaan perizinan bukanlah wewenangnya. Kondisi itu membingungkan developer di daerah termasuk di Kalimantan Timur. RIN