ASPIRASI DAERAH

Perizinan dan RTRW Jadi Momok bagi Pengembang di Jateng

Administrator | Rabu, 10 April 2019 - 10:55:37 WIB | dibaca: 36 pembaca

Ketua DPD REI Jateng, MR Priyanto

Iklim pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bukannya terus membaik malah terus menurun. Hal ini terlihat dari capaian pembangunan rumah MBR yang dilakukan oleh DPD Realestat Indonesia (REI) yang mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data REI Jateng, pada 2016 realisasi rumah bersubsidi di daerah itu mencapai 11.500 unit, pada 2017 sebanyak 8.500 unit, dan di 2018 hanya 7.900 unit.

Ketua DPD REI Jateng, MR Priyanto mengatakan hal ini terjadi karena berbagai kendala. Salah satunya adalah penerapan One Single Submission (OSS) yang belum siap di provinsi tersebut. Ditambah lagi, dengan kondisi OSS yang belum siap diberlakukan, pemerintah daerah di Jateng tidak mau melayani perizinan dengan sistem yang lama.

“Belum lagi kemarin sudah masuk tahun politik, di Jateng sangat berpengaruh karena banyak kepada daerah dan juga anggota DPR maupun DPRD yang sibuk mencalonkan diri kembali, sehingga masalah seperti perizinan menjadi diabaikan,” keluh Priyanto kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Selain itu, yang paling menghambat adalah masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun lalu. Rencana tata ruang wilayah yang belum selesai keseluruhan menjadi kendala bagi para pelaku usaha untuk membangun rumah mengingat pembangunan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam RTRW.

Dia menuturkan, baru dua kabupaten yang telah selesai dari 35 kabupaten di Jateng. Kedua daerah tersebut adalah Pemalang dan Sukoharjo.

“Karena RTRW daerah di Jateng banyak yang belum selesai, maka banyak pengembang yang terkatung-katung. Tanah sudah dibeli, tapi bingung apakah peruntukannya sudah benar atau belum. Ini menjadi masalah pelik,” jelas Priyanto.

REI Jateng berharap kendala-kendala seperti perizinan dan RTRW dapat diselesaikan pada 2019, sehingga pasokan rumah bersubsidi di provinsi tersebut dapat dipacu lebih cepat.

Pada tahun ini, REI Jateng menargetkan bisa membangun rumah sebanyak 10.000 unit, dengan rincian 7.000 rumah diperuntukkan bagi MBR sedangkan 3.000 sisanya bagi non-MBR.

Menurut Priyanto, angka tersebut juga tidak terlalu besar mengingat kurangnya pasokan rumah (backlog) secara kepemilikan pada 2017 di Jateng mencapai 1,1 juta, sedangkan secara penghunian mencapai 800 ribu unit rumah. Sementara terkait dengan ketersediaan lahan, dia menuturkan masih cukup banyak di daerah-daerah kabupaten. Sementara di pusat-pusat kota di Jawa Tengah, pembangunan perumahan harus berupa perumahan vertikal.

Harga Rumah Subsidi
Sayangnya, meski tanah masih cenderung banyak, namun harga tanah di Jateng juga mulai tidak terkendali. Priyanto menyebutkan kenaikan harga properti saat ini sudah menyeluruh. Tidak hanya kota besar, namun sudah sampai ke daerah-daerah terpencil.

Untuk itulah, dia mengusulkan agar harga rumah subsidi tidak ditetapkan berdasarkan provinsi. Namun berdasarkan kota dan UMP di kawasan tersebut. Sebab di satu provinsi saja sudah beda dari UMP dan juga harga lahannya.

“Saya merasakan sendiri betapa repotnya harus menyesuaikan harga rumah bagi MBR. Harga naik, tetapi UMP tidak naik,” ujar dia.

Karena masalah ini, Prijanto juga telah melakukan koordinasi dengan Apindo dan masih mencari jalan terbaik untuk masalah ini. Selain itu, Prijanto juga berharap pemerintah bisa memberikan stimulan misalnya dengan membantu memberikan PSU, baik pembangunan rumah tapak maupun apartemen.

Dia menambahkan, REI Jateng berharap hambatanhambatan yang ada pada tahun lalu dapat teratasi sehingga investasi properti di wilayah Jawa Tengah dapat mengalami pertumbuhan.

Secara rinci Prijanto mencontohkan bagaimana Kawasan Industri Kendal (KIK) bisa menjadi pusat ekonomi baru di Jateng. Tidak hanya menjadi kawasan pabrik dan industri, kawasan tersebut juga menjadi lokasi pengembang properti baru. Selain ekonomi, di Jateng, kawasan pendidikan menjadi “gula” yang menarik pengembang untuk membangun kawasan pembangunan terbaru. (Teti Purwanti)