ASPIRASI DAERAH

Perizinan Membaik, REI Jatim Bangun 25 Ribu Rumah MBR 2018

Administrator | Rabu, 10 Oktober 2018 - 11:44:48 WIB | dibaca: 29 pembaca

Ketua DPD REI Jawa Timur, Danny Wahid

Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu yang terbesar sepanjang 2017. Merujuk data DPP Realestat Indonesia (REI) pada tahun lalu pasokan rumah subsidi terbangun di daerah tersebut mencapai 19.265 unit.

Ketua DPD REI Jawa Timur, Danny Wahid mengungkapkan besarnya kontribusi pembangunan rumah subsidi di daerahnya disebabkan beberapa faktor, salah satunya karena jumlah anggota REI di Jatim adalah yang terbanyak dibandingkan DPD REI lainnya yakni sebanyak 540 perusahaan. Selain itu, dari 38 kabupaten/ kota di Jatim, proses perizinan di pemerintah daerah dan Kantor ATR/BPN juga sudah cukup baik.

“Beberapa daerah sangat mendukung pembangunan rumah rakyat, bahkan beberapa kepala daerah sudah memberikan support penuh seperti di Jember, Malang, dan Mojokerto,” kata Danny kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Meski begitu, diakui sejumlah daerah masih sulit dan belum memberikan dukungan kemudahan perizinan seperti diamanahkan PP Nomor 64 tahun 2016. Banyak kebijakan pemerintah daerah belum sinkron dengan kebijakan pusat tersebut.

Selain kendala perizinan tadi, pembangunan rumah subsidi di beberapa daerah di Jatim juga menghadapi berbagai kendala lain seperti di Sidoarjo yang menghadapi kendala harga tanah yang semakin mahal, demikian juga di Banyuwangi dan Gresik.

Sementara di daerah seperti Jember dan Malang, diperkirakan masih akan terus membangun rumah bagi MBR dalam jumlah yang besar. Danny mengatakan anggota REI di Jatim siap untuk merealisasikan target pemerintah. Apalagi bila pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan terutama dalam hal perizinan bagi pengembang.

“Tahun ini kami targetkan pembangunan 25 ribu unit rumah MBR di Jatim, meningkat cukup signifikan dari realisasi pada 2017 lalu. Bahkan dalam waktu dekat kami akan merealisasikan pencanangan pembangunan 2.002 unit rumah di Jember,” tutur Danny.

Menurut dia, seharusnya pengembang di Jatim bisa membangun lebih dari 25 ribu rumah, seandainya pemerintah mampu berkomitmen untuk menciptakan pasar yang kondusif. Apalagi bila regulasi di setiap daerah bisa seragam dan tidak bertele-tele, sehingga sinkron antara target pemerintah dan pengembang.

Masyarakat Jatim, kata Danny, adalah masyarakat yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan banyaknya kawasan industri di Jatim turut mendorong daya beli masyarakat. Lahan juga relatif masih tersedia dengan harga yang masih terjangkau di beberapa daerah sehingga memungkinkan untuk dibangun rumah bagi MBR.

Saat ini diakuinya pengembang di daerah cukup bersemangat membangun rumah subsidi. Namun sayangnya, pemerintah justru membuat pasar tidak kondusif, salah satunya dengan menerbitkan ketentuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diyakini akan menyulitkan pengembang.

Dampak Pilkada
Di 2018, di Jatim juga akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, salah satunya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang baru. Danny berharap “panasnya” suasana jelang Pilkada tidak banyak memengaruhi kondisi pasar properti khususnya pembangunan rumah subsidi di provinsi tersebut.

“Selama ini belum pernah ada masalah (penjualan) dengan pilkada di Jatim. Bahkan biasanya persaingan akan lebih ketat dan memacu pengembang untuk makin kreatif,” ungkap Danny.

Menjelang tutup tahun 2017, Gubernur Jatim Soekarwo mendorong percepatan pembangunan rumah sejahtera tapak (RST) untuk MBR harus segera dilakukan. Dengan percepatan yang dilakukan, Sinkronasi PP 64 di Jatim ditargetkan tuntas pada Maret 2018.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan percepatan dengan mengadakan pertemuan dengan Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, secara tegas, Jokowi mengatakan bila pemerintah daerah masih mempersulit perizinan maka pemerintah pusat akan mengambilalih. TPW