ASPIRASI DAERAH

Perjuangan Berat Membangun Rumah Rakyat di Kaltara

Administrator | Selasa, 05 Juni 2018 - 10:06:00 WIB | dibaca: 32 pembaca

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kaltara, Abdul Khair

Program Pembangunan Sejuta Rumah (PSR) yang digalakkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sejak 2015 melalui berbagai terobosan kebijakan ternyata belum banyak dirasakan manfaatnya di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya di daerah paling bungsu di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kaltara, Abdul Khair, menegaskan saat ini masalah yang dihadapi untuk membangun rumah rakyat di daerah tersebut cukup banyak dan komplit. Bagaimana tidak, saat ini di Provinsi Kaltara belum ada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) sehingga segala urusan pertanahan terpaksa harus ke Samarinda di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Khair, ketiadaan kantor BPN menyebabkan pengurusan izin-izin memakan waktu dan biaya yang lebih lama dan mahal.

Di daerah itu juga tidak ada Kantor Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) yang notabene merupakan bank yang paling banyak menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) rumah bersubsidi. Yang ada hanya kantor cabang pembantu, sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal.

“Kalau ditanya kendala, banyak sekali dan komplit sekali. Sebagai provinsi baru, banyak fasilitas pendukung yang belum tersedia, sehingga kami harus berjuang lebih keras dibanding DPD REI lain di Indonesia. Begitu pun, kami berusaha terus mencari solusi termasuk melaporkan kondisi yang ada kepada Ketua Umum REI, Bapak Soelaeman Soemawinata,” ujar Khair kepada Majalah Realestat, baru-baru ini.

Selain kedua kendala tadi, di Kaltara perangkat daerah juga belum maksimal dan lengkap sehingga memakan waktu yang lebih panjang untuk mengurus berbagai perizinan. Misalnya mengenai pembangunan perumahan di bawah 5 hektare yang berdasarkan paket kebijakan ekonomi sudah tidak membutuhkan analisi dampak lingkungan (Amdal), namun di Kaltara masih diberlakukan.

“Meski kami memaklumi hal itu salah satunya karena Kaltara merupakan provinsi baru sehingga REI Kaltara perlu terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengerakkan pembangunan rumah rakyat,” ujar dia.

Dari sisi perbankan, selain Bank BTN, REI Kaltara terus mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat untuk ikut berkontribusi dalam penyaluran KPR bersubsidi. Sedangkan terkait penyediaan air dan listrik, diakuinya sudah cukup baik.

TARGET PEMBANGUNAN
DPD REI Kaltara yang baru terbentuk pada tahun ini, menargetkan dapat membangun 1.200 unit rumah MBR sepanjang 2017. Namun diakui hingga Juli 2017, baru terealisasi sebanyak 200 rumah yang diserap langsung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tersebut.

Di Kaltara harga rumah MBR dipatok sebesar Rp 135 juta dan harga tersebut dinilai hampir tidak sesuai karena bahan-bahan material untuk membangun rumah sangat sulit didapatkan di Kaltara. Khair juga berharap harga plafon rumah subsidi bisa dinaikkan, mengingat mengurus dan mendatangkan material konstruksi memakan banyak biaya.

Pengembang yang membangun rumah MBR di Kaltara baru mencapai 10 pengembang dan hampir semuanya anggota REI. Sedangkan sebaran pembangunan rumah subsidi berlokasi di Tarakan, Tanjung Kelor, dan Malinau. REI Kaltara baru mulai membangun rumah bagi MBR pada 2016 sebanyak 100 rumah bekerjasama dengan PNS setempat. Di proyek tersebut, pemerintah menyiapkan lahan dan REI Kaltara yang membangun.

Selain REI, di Kaltara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 224 unit rumah secara swadaya dengan dana Rp 3,36 miliar. Selain itu, Kementerian PUPR juga berencana membangun Kota Baru Tanjung Selor yang diharapkan bisa menggairahkan bisnis properti di daerah tersebut. TPW