TOPIK KHUSUS

PerMen dan PerGub Perhimpunan Rusun Picu Konflik Baru

Administrator | Rabu, 08 Mei 2019 - 10:09:28 WIB | dibaca: 136 pembaca

Foto: Istimewa

Berbagai pihak menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri (PerMen) PUPR No 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun dan Peraturan Gubernur (PerGub) DKI Jakarta No 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik. Kedua aturan tersebut dinilai memicu kontroversi di tingkat pelaksanaan sehingga memicu konflik baru dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Danang Surya Winata mengungkapkan UU Rusun Pasal 78 mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai produk hukum dalam pengaturan ketentuan mengenai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS), bukan PerMen.

Dengan demikian, PerMen tersebut secara hukum formil bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Demikian pula halnya dengan PerGub yang diterbitkan pada Desember 2018.

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundangundangan diatur bahwa PP seharusnya keluar terlebih dulu baru diikuti peraturan di bawahnya.

“Jelas sekali baik PerMen maupun PerGub bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011. Oleh karena itu, seyogyanya PerMen dan PerGub kontroversial itu dicabut dan dikembalikan kepada aturan yang sesuai ketentuan yakni UU Rusun dan UU Tata Urutan Perundang-undangan,” tegas Danang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

P3RSI mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan PerMen dan Pergub. Justru beberapa tahun lalu wadah berkumpul para pemilik, penghuni dan pengurus PPPSRS itu diajak Kementerian PUPR (waktu itu masih Kemenpera) untuk membahas PP sebagai turunan UU Rusun. Tetapi 8 tahun lamanya PP tidak juga selesai, sehingga kemudian terbit PerMen dan PerGub yang isinya tidak mengakomodir masukan dari P3RSI.

“Terkait PerGub, memang kami ada diajak beberapa kali rapat tim perumus dengan beberapa perhimpunan lain, namun kemudian tidak diajak lagi. Sampai keluar PerGub yang isinya sama dengan PerMen. Kami tentu kaget dan kecewa sekali, padahal P3RSI ini wadah penghuni rusun yang juga warga DKI Jakarta,” ungkap Danang.

Begitu pun, dia mengakui P3RSI siap untuk diajak bicara dan membahas aturan yang lebih adil bagi semua pihak. Di Jakarta, kata Danang, terdapat ratusan apartemen yang selama ini sudah dikelola secara baik. Jangan karena ada satu atau dua pengelolaan apartemen yang bergejolak, Pemprov DKI menganggap semua apartemen bermasalah.

Ditanya beberapa poin di dalam Pergub 132 tahun 2018 yang menjadi keberatan P3RSI, sedikitnya menurut Danang ada tiga masalah utama.

Pertama, adanya ketentuan bahwa pengurus harus warga yang ber- KTP di apartemen tersebut. Kalau tidak, maka pengurus tersebut harus mundur. Menurut Danang, ini tidak masuk akal karena banyak sekali orang yang tidak ber-KTP sesuai tempat domisili. Selain itu, e-KTP sudah berlaku secara nasional dengan NIK tunggal, sehingga warga negara bisa tinggal dimana saja dari Sabang hingga Merauke. Kalau perlu surat-menyurat sekarang bisa mengurus surat domisili.

Kedua, di dalam PerGub disebutkan bahwa sejak tiga bulan setelah aturan ini keluar, yang berarti Maret 2019, maka semua PPPSRS harus melakukan rapat umum luar biasa untuk pembentukan pengurus baru. Sementara di PerMen, pengurus baru dibentuk setelah masa kepengurusan yang sedang berjalan selesai masa tugasnya.

“Ada kepengurusan yang baru terbentuk 3-6 bulan sekarang harus dirombak, istilahnya mulai dari nol. Pengurus sudah berjalan, sudah ditunjuk dan dipercaya pemilik atau penghuni, ini kok tidak dianggap. Ada juga apartemen yang keuangannya enggak bagus, kalau rapat lagi butuh biaya lagi,” papar Danang.

Ketiga, adalah soal hak suara. P3RSI mempertanyakan ketentuan one man one vote. Menurut Danang, negara dan peraturan tidak ada melarang orang memiliki unit apartemen lebih dari satu. Dengan aturan di PerGub ini, maka hak warga menjadi dibatasi. Padahal kewajiban yang ditanggung dan dikeluarkan setiap bulan untuk pemeliharaan gedung (service charge) berbeda.

“Yang punya unit banyak tentu banyak juga kewajibannya, tetapi haknya cuma satu. Mereka diperlakukan tidak adil,” ujar dia.

P3RSI menegaskan bahwa semua anggota dan pengurus rusun yang bernaung di bawahnya adalah pemilik dan penghuni. Oleh karena itu pihaknya heran dengan maraknya pemberitaan di media massa yang menyebutkan adanya intervensi pengembang dalam pengelolaan apartemen.

Danang menegaskan kalau sudah dibentuk PPPSRS, maka tidak ada lagi urusan dengan pengembang karena seluruh unit dan pengelolaan sudah diserahterimakan kepada pemilik atau penghuni.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan tidak akan mengakui badan hukum PPPSRS yang tidak sesuai dengan PerGub Nomor 132 tahun 2018. Dia meminta pengembang dan pengelola untuk mematuhi aturan tersebut. Ditambahkan PerGub tersebut diterbitkan untuk mengisi kekosongan peraturan dalam pengelolaan rumah susun.

“PerGub itu memuat peraturan mendasar mengenai hak dan kewajiban pemilik maupun penghuni rumah susun serta pengelola atau pengurus. Jadi semua pihak harus melaksanakan PerGub tersebut secara konsisten,” tegas Anies.

Harapkan Dialog
Sementara itu, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Amran Nukman menyatakan apresiasi kepada Gubernur Anies Baswedan yang memberikan perhatian kepada warganya. Tetapi sebagai warga DKI Jakarta, pengembang mengharapkan juga adanya perhatian.

“Sebagai pengembang, sebagai warganya boleh kiranya beliau juga mengundang kami. Atau kami yang mengundang beliau, sehingga Pak Gubernur mendapat informasi yang berimbang. Di REI DKI saat ini ada 400 pengembang yang sebagian besar membangun rusun atau apartemen, kami pun turut ikut berperan dalam pembangunan Ibukota,” ujar Amran.

Ditambahkan, sebenarnya peran pengembang adalah sebagai pelaku pembangunan. Setelah rumah atau apartemen dibangun, kemudian dijual dan diserahterimakan kepada pembeli. Pengelolaan dan lingkungan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk rumah tapak, dan untuk apartemen diserahkan kepada PPPSRS. Memang berdasarkan UU, pengembang harus memfasilitasi terbentuknya perhimpunan penghuni.

“Kalau sudah selesai terjual disitu, pengembang biasa pindah membangun tower baru atau memikirkan pengembangan di tempat lain. Jadi kami tidak dapat apa-apa disitu,” jelas dia.

Oleh karena itu, Amran mengaku miris membaca pemberitaan yang justru menjadikan pengembang sebagai sasaran tembak dalam kisruh di beberapa pengelolaan rumah susun di DKI Jakarta. Padahal isu yang dihembuskan itu tidak punya korelasi, karena pengelolaan sudah masuk ranah yang berbeda di luar peran pengembang sebagai pelaku pembangunan.

Selama ini, ujar dia, yang ramai diperdebatkan adalah mengenai pengelolaan, bukan masalah pembangunan. Kalau pembangunan memang menjadi urusan pengembang dan itu sudah dilakukan semua dari mulai mengurus perizinan, membayar pajak, pembiayaan, pembangunan konstruksi, serta serahterima unit dan legalitas lainnya sesuai syarat-syarat serah-terima.

“Kemudian menurut UU pengembang memfasilitasi pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni. Sebenarnya tugas pengembang sampai disitu saja. Makanya saya heran kalau pengembang disebut nakal dan intervensi dalam pembentukan PPPSRS,” tegas Amran.

Menyangkut urusan pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengelola yang ditunjuk perhimpunan penghuni. Dari sisi penghuni yang harus memenuhi kewajiban membayar service charge dan aturan lain demi ketertiban tinggal di gedung bersama. Persoalan-persoalan antar penghuni dan pengelolaan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengembang.

“Untuk itu, ada baiknya supaya kesalahpahaman ini tidak berkelanjutan, kami dari REI DKI berharap bisa bertemu Pak Gubernur Anies, duduk bersama untuk mendapatkan informasi yang berimbang secara beradab pula. Kami berharap semua pihak dapat menahan diri, sehingga tidak membuat kekisruhan di masyarakat,” harap Amran. (Rinaldi)