ASPIRASI DAERAH

Permintaan Rumah MBR di Aceh Meningkat 15% per Tahun

Administrator | Rabu, 13 Maret 2019 - 14:25:40 WIB | dibaca: 13 pembaca

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Aceh, Muhammad Nofal

Empat tahun terakhir, permintaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan. Kebutuhan masyarakat yang tinggi khususnya di kota-kota mendorong pertumbuhan penjualan rumah subsidi hingga 15% per tahunnya.

"Permintaan terhadap rumah MBR meningkat hingga 15% per tahun dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk di 2018. Terbukti di semester I 2018, realisasi rumah subsidi di Aceh sudah mencapai lebih dari 60% dari target tahun ini sebanyak 6.000 unit,” kata Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Aceh, Muhammad Nofal kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Dia menjelaskan permintaan rumah yang tinggi adalah karena masyarakat menyambut baik adanya skim cicilan yang sangat rendah untuk rumah MBR. Ditambah lagi pendapatan masyarakat Aceh juga meningkat dalam satu dekade ini pasca konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, daya beli masyarakat meningkat karena besarnya dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh sehingga roda perekonomian cukup pesat.

“Kondisi itu juga berdampak positif terhadap penjualan rumah komersial. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat cukup positif mendorong pasar properti di Aceh,” ungkap Nofal.

Namun diakui, tingginya permintaan terhadap rumah juga membuat harga lahan melambung tinggi, sehingga khususnya bagi developer yang membangun rumah MBR harus memutar otak agar tetap memasarkan rumah rakyat.

Apalagi, masyarakat Aceh tidak biasa dengan rumah deret berukuran kecil, sehingga rumah subsidi harus dibangun dengan sistem rumah tunggal dan lahan lebih luas supaya tetap diminati. Biaya konstruksi di Aceh pun lebih mahal, mengingat daerah ini rawan gempa.

Menurut dia, REI Aceh pernah mencoba untuk membangun rumah dengan konsep deret dengan tipe 27/72 seperti yang umum di Pulau Jawa. Namun ternyata, animo masyarakat Aceh rendah terhadap rumah tersebut. Dengan berbagai kendala tersebut, REI Aceh berharap minimal harga rumah subsidi di daerah tersebut bisa ditingkatkan menjadi Rp 165 juta per unit pada 2019.

Konsentrasi pembangunan rumah MBR di Aceh selain di sekitar Banda Aceh, juga ada di Aceh Besar, dan daerah-daerah satelit di sekitar ibukota kabupaten/kota seperti Jantho, Lhokseumawe, Idi, Langsa, Sabang dan lain-lain.

Tenaga Ukur Minim
Di samping masalah harga tanah dan harga jual rumah subsidi, kendala lain yang masih menghambat dalam menjalankan Program Sejuta Rumah (PSR) di Aceh adalah masih kurangnya tenaga ukur di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga keluarnya sertifikat lahan sering kali tersendat.

Misalnya, jelas Nofal, untuk memecah sertifikat yang idealnya hanya membutuhkan waktu dua pekan bisa menjadi dua bulan. Sedangkan pembuatan sertifikat baru malah lebih parah lagi. Kalau idealnya hanya butuh waktu empat bulan namun yang terjadi saat ini bisa mencapai setengah tahun.

Saat ini anggota REI Aceh mencapai 120 orang, dimana 90% diantaranya membangun rumah MBR dan 10% sisanya bergerak di pembangunan rumah komersial. Adapun rumah komersial meski permintaannya tidak naik sebesar rumah MBR, namun juga bertumbuh hingga 8% per tahun.

“Memang pertumbuhannya tidak secepat subsidi, namun saat ini kondisinya sudah lebih baik. Untuk rumah komersial per tahun di Aceh bisa terjual sekitar 1.000 unit,” papar dia.

Perluasan Kota
REI Aceh juga menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh. Saat ini sedang direncanakan pemekaran tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar untuk masuk ke wilayah Kota Banda Aceh. Menurut Nofal, rencana tersebut perlu dilakukan sehingga membuka lebih banyak titik-titik pengembangan kawasan dan kota baru.

“(Pemekaran) tentu akan berpengaruh ke sektor properti, khususnya untuk permukiman, pertokoan, pusat bisnis, pasar, sehingga perkembangan kota menjadi lebih cepat,” kata dia.

REI Aceh akan duduk bersama Pemerintah Aceh untuk melihat potensi pengembangan permukiman dan bisnis akan diarahkan kemana, sehingga nanti dapat menangkap peluang. Selama ini, asosiasi tersebut sudah banyak berperan besar dalam pengembangan kawasan di Aceh.

“Pengembangan ibukota provinsi sebuah kabar gembira. Karena masalah tata ruang akan ditinjau kembali, sehingga otomatis lahan-lahan yang selama ini tidur dan tidak digarap, akan dibangun infrastrukturnya,” papar Nofal. (Teti Purwanti/Rinaldi)