AKTUAL

Presiden Sindir Daerah yang Persulit Perizinan Perumahan

Administrator | Kamis, 01 Februari 2018 - 13:59:26 WIB | dibaca: 84 pembaca

Saat membuka Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo menyindir para kepala daerah yang belum mempermudah perizinan untuk pembangunan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jokowi meminta asosiasi Realestat Indonesia (REI) untuk mengadukan langsung kepada dirinya siapa saja pemerintah daerah yang masih mempersulit.

"Tolong nanti untuk REI, kalau masih susah izinnya atau masih belum dipangkas, tolong beritahukan kepada saya. Biar langsung saya telepon gubernur, bupati atau walikotanya. Saya akan cek satu per satu ini nanti ke REI,” tegas Jokowi yang disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Jokowi, perizinan ini adalah persoalan besar dan masalah klasik dalam pembangunan perumahan rakyat sehingga dia meminta cepat dituntaskan. Presiden menyindir pemerintah daerah yang mempersulit perizinan pembangunan perumahan. Padahal, program tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak.

Namun, Jokowi juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membantu mempercepat proses perizinan untuk perumahan, seperti di Kota Pontianak yang membuat izin SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) untuk membangun rumah dapat diperoleh dalam waktu 6,5 jam saja.

Pemerintah juga menganjar beberapa daerah lainnya dengan penghargaan antara lain Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Kemudian Pemerintah Kabupaten Maros, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Malang, serta Pemerintah Kota Jambi, Pontianak dan Manado.

Daerah-daerah itu dianggap telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan. Hal ini dalam rangka mewujudkan Program Sejuta Rumah PSR) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

LAKUKAN PENDATAAN
Terkait “garansi” dari Presiden Joko Widodo untuk mendata dan melaporkan langsung apabila masih ditemukan daerah yang menghambat perizinan rumah rakyat, REI langsung bergerak cepat. 

“Kami secepatnya akan melakukan survei, pemetaan dan pendataan ke seluruh daerah untuk mengecek kondisi pelayanan perizinan dengan berkoordinasi ke 35 DPD REI,” kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, baru-baru ini.

Pemetaan mencakup informasi pelayanan yang berkaitan dengan sektor perumahan rakyat antara lain perizinan pemda, pertanahan, perbankan, listrik, air bersih dan lain-lain. Data itu, menurut Eman (demikian dia akrab dipanggil), nantinya akan menjadi bahan laporan REI secara periodik baik kepada menteri maupun langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, dia berharap seluruh pengembang anggota REI di daerah agar mau memberikan data dan fakta yang sebenarnya terjadi terkait pelayanan perizinan di sektor perumahan rakyat.

REI, tegas Eman, akan terus konsisten membangun rumah MBR seperti yang sudah dicanangkan saat HUT REI ke-45 di Bali, pada Maret 2017 lalu. Dia optimis target pembangunan 210.000 unit rumah rakyat dapat terpenuhi hingga akhir tahun ini, dimana per Juli sudah terbangun sekitar 94.000 unit.

“Kami akan update terus data realisasi pembangunan rumah subsidi dan non-subsidi, namun sejauh ini pasokan cukup baik. REI akan buktikan bahwa kami mampu memberi kontribusi besar menyukseskan PSR,” ucap dia.

Eman belum lama ini dianugerahi predikat sebagai Realestate Creative Awards (RCA) 2017 untuk kategori Top Devoted Association Leader for Public Housing. Dia dinilai telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan rumah rakyat di daerah. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. RIN