ASPIRASI DAERAH

Program Sejuta Rumah Jadi Penyelamat Pengembang di Jambi

Administrator | Kamis, 13 September 2018 - 15:38:45 WIB | dibaca: 58 pembaca

Ramond Fauzan, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jambi

Program Sejuta Rumah (PSR) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 menjadi angin segar bagi pengembang kelas menengah bawah. Bahkan, menurut Ramond Fauzan, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jambi, tagline Sejuta Rumah bagaikan “penyelamat” bagi industri perumahan nasional yang ketika itu sedang lesu.

“Pada 2015, properti sedang drop, terutama kami di daerah khususnya lagi pengembang menengah bawah. Namun sejak adanya semangat PSR dalam dua tahun terakhir ini justru pengembang besar ikutikutan membangun rumah bersubsidi,” papar Ramond kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Sejak dimulainya program tersebut, ungkap dia, setiap tahunnya target pembangunan rumah subsidi REI Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 10%. Pada 2015, REI Jambi berhasil merealisasikan 3.800-an rumah, dan pada 2016 naik menjadi 4.000 rumah. Sedangkan pada 2017, dari target 5.000 unit sudah terealisasi sekitar 4.200 unit. Ini artinya capaian sudah di atas realisasi 2016.

Seperti yang terjadi di daerah lainnya, khusus di Jambi masalah perizinan juga tetap menjadi persoalan. Antara lain belum berjalan efektifnya PP No. 64 tahun 2016 tentang penyederhanaan perizinan rumah MBR.

“PP, surat edaran dari Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kemendagri sudah ada. Pemerintah daerah juga bilang secara prinsip tidak ada masalah, namun kenyataannya masih belum jalan,” keluh Ramond.

Dia menduga masih ada egoisme antar dinas di daerah, sehingga butuh lebih banyak tenaga dan juga waktu dalam mengupayakan yang terbaik untuk merealisasikan kemudahan perizinan bagi pembangunan rumah rakyat. Termasuk butuh sosialisasi yang konsisten dari pemerintah pusat sebagai pembina pemerintah daerah.

Dari sisi pembiayaan juga masih ada beberapa kendala. Di Jambi misalnya, pembiayaan perumahan masih didominasi oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, pada kuartal terakhir 2017 bank-bank nasional lainnya seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri mulai membuka celah untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP.

“Semoga di 2018 akan semakin banyak bank yang masuk sehingga semakin banyak masyarakat dapat menikmati fasilitas subsidi perumahan dari negara,” harap Ramond.

Sektor Informal
Harga rumah subsidi di Jambi pada 2015-2016 dipatok sebesar Rp 123 juta dengan pembeli di dominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga wiraswasta. Namun sebenarnya, jelas dia, pangsa pasar terbesar rumah di Jambi adalah sektor informal.

Meski belum ada data resmi mengenai berapa banyak pekerja informal di Jambi, namun REI Jambi berharap pada 2018 ruang sektor informal untuk mendapatkan rumah bisa diperlebar. Bahkan Ramond mengaku sudah melakukan penjajakan kepada beberapa bank.

“REI Jambi bersedia melakukan buy back untuk rumah-rumah yang tersendat kreditnya apabila sektor informal tersendat gagal dalam kredit. Kami berharap sekali program pembiayaan untuk sektor informal ini dapat segera terealisasi,” ungkap Ramond.

Pada 2018, harga jual rumah MBR di Jambi naik menjadi Rp 130 juta per unit dan sekitar 80% pengembang di Jambi fokus untuk membangun rumahrumah subdisi di seluruh Provinsi Jambi, terutama Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi.

Seperti juga daerah-daerah lain, dominasi pasar MBR tidak berbanding lurus dengan pasar komersial. Di Jambi, rumah komersial dengan harga di bawah Rp 250 juta sudah sangat anjlok karena terdelusi dengan harga rumah MBR. Sedangkan harga di atas Rp 250 juta penyerapannya hanya sekitar 200 rumah di 2017.

“Kami masih mencoba optimis meski tahun depan ada Pemilukada serentak di Jambi. Semoga tidak ada perlambatan dan investor serta end user tidak telalu lama wait and see,” tutup Ramond. TPW