ASPIRASI DAERAH

Program Sejuta Rumah Membantu Masyarakat Papua Barat

Administrator | Kamis, 05 Desember 2019 - 10:38:17 WIB | dibaca: 151 pembaca

Ketua DPD REI Papua Barat, Julius Lois

Dua tahun berturut-turut berhasil merealisasikan target pembangunan Program Sejuta Rumah (PSR) di Provinsi Papua Barat, Realestate Indonesia (REI) Papua Barat tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 2.200 rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target tersebut lebih besar dari target dua tahun sebelumnya sebanyak 1.900 rumah.

Ketua DPD REI Papua Barat, Julius Lois, mengatakan belum memiliki data akurat berapa banyak kekurangan pasokan (backlog) perumahan di Papua Barat. Namun, selama ini masyarakat sangat terbantu apalagi dengan permintaan yang cukup besar di masyarakat.

“Karena jumlah masyarakat juga tidak terlalu banyak, bisa dikatakan masyarakat di Papua Barat sangat terbantu. Apalagi anggota REI di sini mencapai 40-an perusahaan, sehingga kebutuhan dan pasokan tidak berjarak terlalu jauh,” ujar Julius yang dihubungi Majalah RealEstat, baru-baru ini. 

Dia berharap pada pemerintahan baru mendatang, supaya PSR bisa dilanjutkan karena masyarakat terutama PNS, TNI, Polri, dan juga LSM masih sangat butuh rumah. Apalagi, menurut Julius, saat ini hampir tidak ada kendala dalam pembangunan rumah subsidi. Kecuali kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kadang kala masih lambat.

Sementara kerjasama dengan PLN dan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Barat sangat kooperatif, apalagi didorong dengan DPP REI pusat yang juga sering kali mengecek apakah ada masalah yang dialami pengembang di daerah Papua Barat.

“Yang mungkin masih menjadi masalah adalah infrastruktur, karena kami sadar berada sangat jauh di timur Indonesia. Kadang listrik sudah siap, jalan dan PDAM belum siap, sehingga kadang jadi sedikit repot memang,” ungkap Julius.

Selain masalah infrastruktur, yang menjadi masalah adalah jumlah dan kemampuan daya beli masyarakat mengingat penduduk Papua Barat juga tidak terlalu banyak. Misalnya di Manokwari hanya ada 200 ribu jiwa, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong hanya 300 ribu jiwa, sehingga serapan masih lambat, namun diakuinya tetap ada permintaan. Sementara terkait perizinan, REI Papua Barat, menjalin hubungan baik dengan Pemda, termasuk juga PTSP Papua Barat.

Hingga akhir semester I-2019 lalu, REI Papua Barat telah berhasil merealisasikan akad kredit untuk 400 rumah dan membangun rumah hingga 1.950 unit. Dia optimistis target pembangunan tahun ini sebanyak 2.200 unit akan tercapai hingga akhir 2019.

Meski diakui, anggota REI Papua Barat juga merasakan dampak habisnya kuota FLPP Bank BTN sehingga ada kendala dalam merealisasikan akad kredit. Namun, Julius yakin pemerintah dan DPP REI akan segera menemukan solusi atas keterbatasan kuota KPR FLPP tersebut.

Di Papua Barat, terdapat lima bank besar yang bisa memberikan KPR FLPP, antara lain Bank BTN, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Barat, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Namun, empat bank BUMN saat ini sudah kehabisan kuota, sedangkan BPD Papua Barat masih berjalan normal.

“Meski tidak besar, BTN berjanji akan menambah kuota, agar realisasi target KPR di kawasan timur dapat kembali terealisasi. Ditambah lagi, beberapa pengembang yang memiliki KYG dari BTN juga rencananya akan didahulukan,” jelas Julius.

Saat ini, anggota REI Papua Barat masih terus menunggu bagaimana keputusan dari pusat. Meski begitu, Julius dan pengembang di Papua Barat masih optimis, tahun ini akan lebih bagus realisasinya.

Di Papua Barat, penerima kredit didominasi 35% pegawai honorer, 35% pegawai informal, 20% swasta, dan 20% lagi PNS. Selain dari pengembang, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melakukan perbaikan atau rehab rumah warga di Distrik Manokwari Barat. (Teti Purwanti)