AKTUAL

Mudahkan Perizinan

REI Beri Penghargaan untuk Walikota Palembang

Administrator | Rabu, 27 Februari 2019 - 15:42:22 WIB | dibaca: 31 pembaca

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berisi upaya penyederhanaan tahapan perizinan bagi pengembangan hunian bersubsidi memang sudah terbit sejak dua tahun silam. Hanya saja implementasi di lapangan ternyata masih jauh panggang dari api.

Ibarat menegakkan benang basah. Pepatah ini menggambarkan betapa sulitnya produk kebijakan di tingkat pusat itu ditaati oleh para ‘raja kecil’ di daerah. Namun, ditengah kondisi kepastian hukum yang serba tidak menentu tersebut, ternyata masih ada pemerintah daerah yang bersikap pro terhadap upaya pemerintah pusat untuk merumahkan rakyat.

Walikota Palembang, Harnojoyo salah satunya. Dia dinilai membawa semangat perubahan di kota tersebut, termasuk bagi masyarakat yang mendambakan rumah murah layak huni.

“Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Bapak Harnojoyo telah memberi kemudahan bagi dunia usaha. Kami meminta kepada Ketua Umum REI untuk menganugerahkan REI Excellence Leadership Award atas upayanya mendukung pertumbuhan industri properti di Kota Palembang,” tutur Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Sumatera Selatan, Bagus Pranajaya Salam, dalam sambutan saat pembukaan REI Expo Sumatera Selatan Tahun 2018, di Palembang, Senin (8/10/2018).

Dia menambahkan, ada tiga peraturan daerah (perda) yang sejalan dengan usulan pelaku usaha telah diterbitkan oleh Pemko Palembang. Ketiga aturan baru ini selain memberi peluang kemudahan bagi pelaku usaha, juga turut meringankan beban bagi masyarakat selaku konsumen properti.

Pertama, diterbitkannya perda untuk penyederhanaan ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) hanya menjadi ketentuan mengurus Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sehingga menyederhanakan tahapan perizinan pembangunan perumahan.

Kedua, Pemko Palembang telah membebaskan iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk nominal tagihan di bawah Rp100 ribu. Menurut Bagus, hal ini tentunya meringankan beban masyarakat terutama kalangan kurang mampu.

Terakhir, dan ini adalah yang paling bergengsi, karena hanya ada satu-satunya di Indonesia. Yakni kenaikan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari semula Rp 60 juta menjadi Rp 100 juta.

“Setiap transaksi rumah baik bersubsidi maupun non subsidi, akan dibantu Pemko Palembang sebesar Rp 2 juta per transaksi. Mudah-mudahan kebijakan semacam ini bisa dijalankan juga di pemerintah kota/kabupaten lainnya di Sumatera Selatan,” tegas Bagus.

Terobosan Positif
Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengapresiasi terobosan yang ditempuh oleh Pemko Palembang demi mengejar target pembangunan perumahan di daerah. Ketiga perda ini sangat suportif merespons diterbitkannya PP Nomor 64/2016.

“Baru di Kota Palembang ini yang saya dengar sudah mengadopsi PP Nomor 64/2016 dengan menerbitkan payung hukum di tingkat lokal. Sejauh pantauan kami, hingga kini memang ada beberapa daerah yang sudah responsive terhadap PP Nomor 64/2016. Namun, masih sebatas inisiatif dari kepala daerah saja, belum sampai taraf perda,” ujar Eman, sapaan karibnya.

Eman mencontohkan daerah lainnya yang sudah mendukung pelaksanaan PP Nomor 64/2016, namun masih sebatas kebijakan parsial saja. Misalnya di Kabupaten Serang yang sudah membebaskan pungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp 0 untuk perumahan khusus MBR. Begitu pun di Kota Pekanbaru yang meniadakan BPHTB bagi perumahan MBR. 

Lebih jauh Eman mengatakan, sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah harus terus dirawat. Tidak hanya itu, pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha pembangunan memiliki kesetaraan tanggung jawab terhadap masyarakat. Terutama untuk mengejar ketertinggalan dari sisi pasokan kebutuhan perumahan terjangkau bagi rakyat.

“Peran pemerintah ada dua, pertama membuat aturan yang suportif atau mendukung. Kedua adalah menyediakan infrastruktur penunjang. Selanjutnya, berikan keleluasaan bagi pihak swasta untuk ikut serta membangun,” tegasnya.

Atas penghargaan yang diterimanya dari REI ini, Walikota Palembang Harnojoyo yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemko Palembang, Agus Kelana, mengucapkan terimakasih kepada REI. Dia menegaskan akan memberikan pelayanan publik yang terbaik di Kota Palembang. (Oki Baren)