ISU GLOBAL

Aktif di Kancah Internasional

REI Hadiri World Urban Forum di Kuala Lumpur

Administrator | Senin, 08 Oktober 2018 - 15:25:15 WIB | dibaca: 28 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terus berperan aktif di kancah internasional dengan menghadiri sejumlah even di bidang real estat dan perkotaan yang berlangsung di berbagai negara. Upaya ini ditujukan untuk mengembalikan nama besar REI di pentas global.

Awal Februari lalu, delegasi REI yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata ikut menghadiri forum kota sedunia atau World Urban Forum (WUF) ke-9 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Kegiatan ini dihelat United Nations (UN) Habitat bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia.

WUF ke-9 dihadiri sekitar 22 ribu peserta dari 165 negara yang diselenggarakan dari 7-13 Februari 2018. Di even tersebut, Ketua Umum REI yang juga President FIABCI Asia Pacific Soelaeman Soemawinata didaulat menjadi salah satu pembicara penting.

Selain Eman, demikian dia akrab dipanggil, tampil pula sebagai pembicara di forum tersebut Direktur UN Habitat Eduardo Lopez Moreno, dan FIABCI World President Farook Mahmood.

REI di dalam forum tersebut mengajak organisasi-organisasi dunia seperti UN, FIABCI serta negara-negara maju untuk peduli dengan pembangunan perumahan untuk rakyat sesuai semangat WUF yakni kota untuk semua.

“Saat ini perumahan yang terjangkau sedang menjadi perhatian besar di Indonesia. Dimana sektor swasta terutama REI memiliki peran strategis dalam mendukung kewajiban pemerintah menyediakan rumah layak terjangkau bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah, “ ungkap Eman dalam paparannya di depan seluruh peserta WUF ke-9 di Kuala Lumpur.

Diperkirakan Indonesia memiliki kekurangan (backlog) perumahan yang cukup besar mencapai 11,4 juta unit. Eman menambahkan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan seperangkat skema dan peraturan yang juga melibatkan sektor swasta untuk memacu penyediaan perumahan yang terjangkau.

Meskipun demikian, kebutuhan dan permintaan perumahan beragam di seluruh Indonesia memerlukan respons kebijakan yang berbeda-beda.

Penangganan kebijakan untuk rumah tangga miskin yang tidak bankable misalnya, diperlakukan beda dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat didukung melalui bantuan uang muka ringan dan bunga KPR rendah. Skema yang dikenal sebagai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut selama ini sudah berjalan dan dalam pelaksanaanya melibatkan sektor swasta.

“Diperkenalkan sejak 2011, FLPP memainkan peran yang lebih kuat. Ini juga berarti pengembang swasta juga memainkan peran strategis, karena mayoritas perumahan bersubsidi dikembangkan oleh pengembang swasta khususnya REI yang pada 2017 mampu membangun 206 ribu unit rumah subsidi,” kata Eman.

REI kini memiliki sekitar 3.300 anggota di 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% anggota REI adalah pengembang perumahan murah.

Dengan jumlah anggota yang sangat besar, REI memiliki kapasitas untuk membangun sekitar 200 ribu rumah murah bersubsidi dan 250 ribu rumah komersial (nonsubsidi) setiap tahunnya. Itu artinya, REI menyumbang sekitar 59% rumah untuk Program Sejuta Rumah yang digalakkan Pemerintah Indonesia.

Kendala Pembangunan
Namun diakui Eman, harga dan ketersediaan lahan menjadi kendala kompleks yang mencegah sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan perumahan murah. Oleh karena itu, kota-kota harus menyediakan area zonasi khusus untuk pengembangan perumahan murah. Sementara untuk daerah pinggiran, pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan sentra ekonomi dan pengembangan konektivitas antar daerah.

Dengan adanya infrastruktur, ungkap dia, maka sektor swasta secara alami akan melihat peluang untuk mengembangkan perumahan yang terjangkau.

“Saya percaya bahwa kegagalan dalam penyediaan perumahan yang terjangkau juga berkontribusi terhadap pertumbuhan kemiskinan. Oleh karena itu, saya mengundang semua peserta dari negara maju untuk peduli dengan perumahan rakyat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.” Imbau Eman yang juga seorang planner itu.

Tema yang diusung pada WUF ke-9 tahun ini adalah “Cities 2030, Cities for all: Implementing the New Urban Agenda”. Forum ini diharapkan dalam memberi solusi terkait isu-isu pembangunan perkotaan, urbanisasi dan dampaknya terhadap masyarakat, perekonomian, dan perubahan iklim. RIN