TOPIK KHUSUS

REI Harapkan Penyaluran FLPP di 2018 Lebih Cepat

Administrator | Rabu, 12 September 2018 - 10:52:38 WIB | dibaca: 19 pembaca

Kementerian PUPR melakukan langkah cepat untuk bisa meningkatkan realisasi penyaluran skema KPR subsidi pada 2018. Salah satunya dengan melakukan Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 40 bank penyalur di pengujung tahun 2017. Dengan begitu, maka dana FLPP sudah bisa dicairkan sejak awal 2018.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah, guna terus mendorong peningkatan realisasi pembangunan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dengan adanya PKO sejak dini, maka produksi bisa lebih cepat dan sampai akhir tahun depan bisa lebih banyak rumah yang selesai dibangun pengembang,” ungkap Eman, demikian dia akrab dipanggil kepada Majalah RealEstat usai acara PKO FLPP di Pendopo Kementerian PUPR, Kamis (21/12).

Dia menambahkan, PKO yang dipercepat pada akhir tahun adalah tonggak sejarah, karena biasanya dilakukan pada awal tahun. REI menganggap ini satu terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat program sejuta rumah. Apalagi PKO kali ini menggandeng lebih banyak bank nasional dan bank daerah, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan realisasi akan bertambah.

Selama ini PKO dengan bank pelaksana dilakukan setelah bulan Januari setiap tahunnya. Akibatnya perbankan baru dapat menyalurkan subsidi KPR FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) setelahnya. Kondisi tersebut, ungkap Eman, membuat pengembang harus “puasa” akad kredit 2-4 bulan setelah PKO ditandatangani.

Namun dengan ditandatanganinya PKO di akhir 2017, maka perbankan di awal Januari diharapkan sudah dapat menggulirkan dana FLPP dan SSB sehingga produktivitas pasokan juga bertambah. Jadi dari sisi pengembang PKO yang dilaksanakan lebih awal ini menjadi semangat untuk terus membangun karena ada satu kepastian, sedangkan bagi masyarakat akan lebih banyak bank yang menjadi pilihan untuk memperoleh KPR bersubsidi.

REI di 2017 meyakini target pembangunan 200 ribu unit yang dicanangkan sejak awal tahun bakal terlampaui. Jelang penutupan tahun 2017, asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia tersebut menyebutkan realisasi pembangunan sudah melewati 200 ribu unit.

“Angka persisnya kami akan publish nanti di Januari ya, karena sekarang pendataan dan laporan dari daerah-daerah masih berlangsung. Kami kejar terus sehingga awal 2018 sudah diperoleh angka pastinya, termasuk targetnya di 2018,” papar Eman.

Terkait target pembangunan pada 2018, REI optimistis akan meningkat karena dengan PKO lebih awal maka target setiap daerah juga dipastikan bakal bertambah. Permintaan Tinggi 

Dikatakan Eman, pasar rumah untuk MBR sebenarnya sudah sangat jelas karena demand-nya besar dan ada backlog yang mencapai 14 juta unit. Ini artinya pasar rumah subsidi sudah ada captive market-nya. Tinggal bagaimana mendorong agar suplai dari pengembang bisa ditingkatkan, antara lain dengan kemudahan pembiayaan, perizinan dan insentif lainnya.

REI berharap, dengan berjalannya Program Sejuta Rumah dapat menjadi trigger (pemicu) bagi bisnis anggota-anggotanya di daerah. Karena mayoritas anggota REI adalah pengembang rumah subsidi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Semakin banyak pengembang di daerah yang bergerak, menurut Eman, maka lapangan kerja di daerah yang terbuka. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Tanah Air.

Sesuai komitmen REI sebagai garda terdepan pembangunan rumah rakyat, menurut Eman, dirinya secara rutin terus memonitor pembangunan rumah untuk MBR di daerah-daerah. Sedikitnya dua kali sebulan Eman mengaku berkunjung daerah, sehingga mendengar dan melihat langsung persoalan yang dihadapi anggota REI.

REI, kata dia, punya posisi strategis untuk berkarya mendukung program-program strategis di bidang perumahan dan permukiman, khususnya Program Nawa Cita yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia itu akan terus membangun rumah untuk MBR.

Terkait kendala utama dalam pembangunan rumah untuk MBR dalam setahun terakhir, menurut Eman, sebagian besar masih masalah perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Meski pemerintah pusat sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan perizinan, namun kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah khususnya untuk perizinan rumah rakyat.

“Kami berharap pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil,” ungkap dia. RIN