AKTUAL

Bertemu Ketua DPR RI

REI Konsultasikan Produk Legislasi Terkait Industri Properti

Administrator | Kamis, 04 Oktober 2018 - 14:17:12 WIB | dibaca: 59 pembaca

Pelaku usaha di sektor properti berharap produk legislasi bisa mengakomodasi serta memayungi kebutuhan akan adanya kepastian hukum. Idealnya, peraturan perundang-undangan dapat memberikan perlindungan, termasuk adanya konsekuensi sanksi bagi para pihak terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan sebanyak 49 rancangan undang-undang (RUU) yang jadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai dengan tahun 2019. Dari jumlah itu, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan industri properti. Ketiganya yakni RUU Pertanahan, RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dan RUU Sumber Daya Air.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Soelaeman Soemawinata menyampaikan, pihaknya berupaya menjalin komunikasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, ada dua produk hukum menjadi concern dan terus dikawal REI yaitu RUU KUP dan RUU Pertanahan.

“Kami berharap dapat memberikan usulan atau masukan terkait aturan yang saat ini masih digodok di legislatif,” ungkap Soelaeman atau Eman saat menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-nesia, Bambang Soesatyo di ruang kerjanya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Eman menambahkan, peranan sektor properti ke depan sangat ditentukan dari kepastian terkait regulasi pertanahan. Dalam rangka memberikan kepastian akan ketersediaan lahan bagi kepentingan rakyat, maka REI menyampaikan sejumlah masukan yang diharapkan dapat diakomodasi dalam RUU Pertanahan.

REI sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta terlibat aktif dalam finalisasi pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan.

Perihal RUU KUP, kata Eman, pada awal 2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa pemerintah akan mengubah ketentuan terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang semula bersifat PPh Final menjadi PPh Non Final.

“Kami berharap pengenaan PPh Pasal 23 tetap bersifat final karena dengan situasi ekonomi sekarang maka kebijakan tersebut dapat dikelompokkan dalam komponen produksi,” kata dia.

Saat ini, diakuinya pengembang tidak perlu direpotkan dengan pemeriksaan pajak di akhir tahun karena setiap akhir bulan sudah dilakukan penghitungan pajak. Selain itu, kontribusi pelaku usaha properti kepada negara juga lebih jelas. Dari sisi internal, jelas Eman, pemberlakuan PPh Pasal 23 Final ini juga menciptakan manajemen perusahaan yang lebih akuntabel dan terukur.

REI juga menyayangkan wacana adanya pengenaan pajak progresif terhadap tanah-tanah yang dikategorikan lahan telantar. Isu ini menurut Eman kurang kondusif bagi industri real estat karena saat ini sudah diterapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga apabila pajak capital gain itu dihitung juga, maka itu sama saja akan terjadi double counting (perhitungan ganda).

“Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk memastikan agar kekhawatiran itu bisa dicegah. Apabila itu terbukti bisa menggoncang industri properti nasional. Bicara kontribusi pajak dan retribusi dari pelaku pembangunan properti bisa mencapai 35% per tahun,” tandasnya.

Eman menambahkan, kriteria lahan telantar harus diatur secara lebih terinci supaya tidak mengorbankan pelaku usaha. Bagi developer besar, ketersediaan lahan dalam jumlah besar merupakan hal yang mutlak diperlukan karena masterplan harus terintegrasi. Untuk kebutuhan proyek skala besar itulah kenapa developer akan melakukan sekuritisasi aset lahan supaya memudahkan pengembangannya.

Pelajari Masukan REI
Menanggapi kekhawatiran REI, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pengembang tidak perlu khawatir secara berlebihan. Sebab kedua RUU yang disampaikan REI masih dalam proses pembahasan.

“Saya ingin meyakinkan kawan-kawan REI bahwa tentang pungutan pajak tanah telantar masih jauhlah. Ini akan jadi pembahasan panjang, dan tidak akan mungkin diputuskan tanpa meminta masukan dari masyarakat terlebih pelaku usaha,” tegas politisi yang akrab disapa Bamsoet itu.

Bamsoet berjanji akan mempelajari seluruh masukan dari REI dan memastikan dalam pembahasan RUU seluruh stakeholder sudah dimintai masukan. Jika memang sesuai dengan kemaslahatan bersama, tegas dia, maka masukan-masukan REI ini akan diakomodasi dalam RUU.

Sementara mengenai wacana perubahan PPh Pasal 23 dari final menjadi non-final, itu pun masih dalam pembahasan legislator.

“Tolong ingatkan kami di DPR agar diskusinya bisa lebih bermakna. Kita akan beri masukan juga kepada Komisi dan Panja terkait di DPR supaya lebih berhati-hati dalam memutuskan isi pasal-pasalnya. Sebab itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar,” janji Bamsoet kepada Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata dan Sekretaris Jenderal DPP REI Totok Lusida yang datang didampingi sejumlah pengurus teras DPP REI.

Di pertemuan tersebut, Bamsoet dan REI juga membahas tentang pengelolaan Rumah Susun (Rusun) yang seringkali menyengsarakan penghuni. Sebetulnya sudah ada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun.

Namun, REI menyarankan untuk pengelola rumah susun dibentuk badan hukum koperasi. Sehingga tidak ada lagi ribut-ribut dan salah paham antara penghuni dan pengelola. Sayangnya, hingga saat ini UU Rumah Susun tersebut belum ada peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya.

“Nanti saya akan cek kembali. Kalau memang belum ada (aturan teknisnya), saya akan koordinasikan dengan pemerintah supaya bisa cepat dibuat,” kata Bamsoet.

Politisi senior Partai Golkar itu juga meminta REI untuk berkontribusi membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menanggapi tuntutan itu, Eman menegaskan bahwa REI telah membangun 206 ribu unit rumah bersubsidi pada 2017, dan tahun ini target ditingkatkan menjadi 250 ribu unit.

REI, ungkap dia, berkomitmen menjadi mitra terbaik bagi pemerintah dan semangat itu sejalan dengan tagline “REI Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat”. BRN