Berita

REI Kritisi Aturan Hunian Berimbang

Administrator | Jumat, 08 April 2016 - 14:01:42 WIB | dibaca: 1074 pembaca

Ilustrasi Hunian Berimbang (ist)

JAKARTA-Pembangunan hunian berimbang yang diwajibkan pemerintah terhadap para pengembang masih menuai kontroversi. Salah satunya adalah Organisasi pengembang hunian Real Estat Indonesia (REI) terus mengkritisi kebijakan tersebut.

Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2013 digunakan sebagai acuan untuk menerapkan kebijakan pembangunan hunian berimbang Selain diamanatkan dalam perundangan, kewajiban membangun rumah dengan konsep hunian berkembang juga diperkuat dengan Permen Nomor 10 tahun 2012 yang merupakan pembaruan dari Permen Nomor 7 tahun 2013 bahwa konsep hunian berimbang untuk rumah tapak adalah dengan perbandingan 1:2:3.

Artinya, dalam membangun satu rumah mewah, pengembang wajib mengimbanginya dengan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan tetapi pada satu wilayah kabupaten/kota.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan REI, Ignesjz Kemalawarta, menyebutkan bahwa pembangunan hunian berimbang dalam satu hamparan hampir tidak dimungkinkan. Hal itu mengingat semakin sulitnya pengembang memperoleh lahan yang feasible.

Hal lainnya yang menjadi keberatan REI adalah sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 15 B Permen Nomor 7 tahun 2013. Menurut Igneszj, hal itu bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2011 dan meminta pasal tersebut untuk dihapuskan.

Kritik lainnya juga disematkan pada pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2011 yang bahwa badan usaha yang melakukan pembangunan perumahan mesti mewujudkan hunian berimbang.

"Badan usaha tidak memiliki kewenangan mengatasi masalah yang muncul ketika pada pembangunan rumah MBR dengan sistem berimbang," ucap Igneszj. Oleh karena itu, lanjut Ignesjz, REI meminta pemerintah untuk memperbolehkan hunian berimbang dibangun dengan kerja sama badan usaha.
 
Sumber: Kompas.com