ASPIRASI DAERAH

REI Papua Fokus Pasarkan Stok Rumah Subsidi 2017

Administrator | Selasa, 27 November 2018 - 14:01:43 WIB | dibaca: 29 pembaca

Ketua DPD REI Papua Nelly Suryani

Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Papua sepanjang tahun ini hanya akan membangun 100 unit rumah bersubsidi di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Kondisi itu disebabkan adanya kendala regulasi yang terjadi di awal tahun ini, meski akhirnya dapat dituntaskan berkat komunikasi yang baik antara DPP REI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua DPD REI Papua Nelly Suryani mengungkapkan, rendahnya target pembangunan rumah subsidi di Papua juga dikarenakan masih banyaknya ready stock rumah subsidi pada 2017 yang jumlahnya mencapai 2.300 unit.

“Jadi kami akan pastikan itu terjual dulu, agar tidak rugi total,” ungkap Nelly atau akrab dipanggil Maria tersebut kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut Maria, tanpa adanya regulasi yang menghambat seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pun pembanguan rumah rakyat di Papua memiliki banyak tingkat kesulitan. Misalnya, di Papua hargaharga barang konstruksi sangat mahal dan tenaga kerja yang kurang dan kemampuan yang tidak sebaik seperti yang tersedia di Pulau Jawa.

“Kami mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, mungkin baru akan terasa secara menyeluruh pada tiga tahun mendatang,” jelas Maria.

Di lapangan saat ini, papar dia, pengembang masih harus mendatangkan kebutuhan material untuk pembangunan rumah subsidi di Papua dari daerah lain, bahkan pulau lain yang membutuhkan waktu pengiriman dua hingga tiga bulan untuk sampai di Tanah Papua. Selain itu, modal yang terbatas dari pengembang di Papua juga menjadi masalah.

Maria menyebutkan, dengan regulasi aturan ukuran besi pada awal tahun, banyak pengembang di Papua cukup khawatir tidak bisa membayar bunga konstruksi. Kendala lain yang juga harus dihadapi pengembang yang berada di kawasan Papua juga adalah jaringan komunikasi yang sering kali putus. Padahal, saat ini semua hal bergantung pada internet, sementara fiber optik di laut yang menghubungkan Papua dan dunia luar sering kali terganggu.

“Untuk tahun depan, kami sangat berharap selain infrastruktur yang membaik, pemerintah juga harus memberikan kejelasan dan kepastian regulasi,” kata dia.

Pengembang, menurut Maria, mengapresiasi jika pemerintah ingin kualitas rumah MBR membaik, namun jika memang ada regulasi seharusnya dilakukan masa transisi minimal setahun agar pengembang juga tidak kaget.

Sejak pertama diluncurkan pada 2015, pemerintah telah banyak mengeluarkan regulasi yang mempermudah pembangunan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Inpres Keringanan BPHTB, dan Permendagri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah. Sayangnya, banyak aturan itu belum berjalan di Papua.

Maria menyebutkan selama ini pengurusan yang dipungut lewat retribusi pemerintah daerah, seperti Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan biaya pengurusan AJB, PLN, IMB masih mahal.

“Ini membutuhkan dana kurang lebih Rp 20 jutaan,” ujar Maria.

Dia menegaskan pengembang tidak hanya sekadar mencari keuntungan, namun juga aspek sosial termasuk tanggungjawab menyediakan jalan, air bersih, listrik dan sarana pendukung lain. Kemudahan regulasi akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembang yang berkontribusi menyediakan rumah bersubsidi bagi masyarakat.

REI Papua berharap pejabat daerah memahami dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Teti Purwanti)