TOPIK UTAMA

REI Siap Bantu Susun Skema Pembiayaan Rumah Aparatur

Administrator | Selasa, 07 Mei 2019 - 12:41:47 WIB | dibaca: 34 pembaca

Sejak awal, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung penuh rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengadaan rumah untuk aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri.

Bahkan, REI menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah merumuskan skema baru pembiayaan untuk pengadaan rumah bagi ASN dan TNI/Polri.

“Kami siap membantu penyusunan skema baru tersebut sehingga kelak bisa lebih aplikatif. REI adalah mitra utama pemerintah dalam upaya menyediakan perumahan bagi ASN, dan TNI/Polri. Apakah melalui konsep FLPP yang diperluas atau dengan DP nol persen yang secara peraturan sudah bisa dijalankan,” kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Di pengujung 2018 Presiden Jokowi menyatakan rencana penyediaan rumah layak huni untuk ASN, TNI dan Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau. Presiden meminta pembangunan perumahan ini memperhatikan akses ke tempat kerja.

Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN, TNI dan Polri tersebut akan diambil dari APBN, BUMN atau pinjaman dari pihak swasta.

Menurut Eman, pengadaan rumah dengan DP nol persen merupakan keniscayaan. Sebab, secara peraturan, DP nol persen sudah dimungkinkan karena Bank Indonesia tidak mengatur secara khusus dalam rasio LTV atau Loan to Value.

Menurut dia, BI hanya mengatur LTV 30 persen untuk rumah ukuran di atas 70 meter persegi. Oleh karena itu, program DP nol persen pada dasarnya sudah bisa diwujudkan untuk pengadaan rumah termasuk untuk ASN, TNI dan Polri.

Demikian pula kebijakan terbaru pemerintah yang akan memperluas akses subsidi FLPP dengan menaikkan batas maksimum penghasilan calon penerima rumah subsidi dari semula Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta per bulan. Dua kebijakan itu dianggap Eman sebagai terobosan maju, dan perlu skim yang bagus supaya dapat terealisasi di lapangan.

“Begini, REI melihat rencana merealisasikan program pengadaan rumah bagi ASN dan TNI/Polri ini sebagai komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Juga menjadi bagian terobosan untuk mensukseskan Program Sejuta Rumah sampai dengan 2019. Itu yang kami tangkap dan dorong terus supaya dapat terealisasi,” ujar Eman yang baru saja memperoleh penghargaan sebagai “Tokoh Pengembang Penggerak Pembangunan Rumah Rakyat” dari Majalah Property&Bank itu.

REI, ungkap dia, mengaku prihatin dengan masih banyaknya ASN dan anggota TNI/Polri yang belum memiliki rumah. Terlebih lagi mereka yang bertugas di pelosok-pelosok negeri atau pulau-pulau terpencil yang jauh dari sentuhan kebijakan. Oleh karena itu, REI siap menjadi garda terdepan

mendukung pemerintah agar mereka dapat memiliki rumah, khususnya nanti setelah mereka masuk masa pensiun.

Ditambahkan, tidak kurang dari 900 ribuan ASN, dan ratusan ribu anggota TNI/Polri yang masih belum memiliki rumah dan tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini, kata Eman, cukup signifikan dalam rangka mengurangi angka backlog perumahan nasional yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Hunian Vertikal
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan hunian untuk aparatur negara diutamakan untuk rumah pertama, dengan pembayaran menggunakan Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini ditujukan bagi MBR.

Pembayaran itu berskema khusus dengan uang muka (DP) 0%, masa pinjaman hingga 30 tahun dan pembayaran cicilannya maksimal hingga usia 75 tahun. Adapun usia maksimum pengajuan pinjaman maksimum adalah 53-55 tahun.

Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan pilot project di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Hingga saat ini, ungkap dia, skema khusus masih digodok.

“Hunian vertikal mungkin menjadi solusi untuk menyerapnya,” ungkap dia. Bambang menjelaskan, berdasarkan intruksi Presiden Joko Widodo lokasi pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) ini diupayakan tidak jauh dari pusat kota sehingga dekat dengan fasilitas transportasi umum. Kemungkinan pembangunannya akan dilakukan dalam skala besar satu kompleks, bukan terpisah-pisah seperti rumah dinas kementerian selama ini.

Sementara Kementerian PUPR mendorong pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam pembangunan rumah ASN, menyusul banyaknya ASN di daerah yang belum memiliki rumah.

Perumahan bagi ASN bisa dilaksanakan dalam dua bentuk yakni rumah vertikal seperti rumah susun maupun rumah tapak. Jika Pemda masih memiliki lahan yang luas tentunya rumah tapak adalah salah satu solusinya. Tapi sebaliknya, jika lahan milik Pemda terbatas, maka pembangunan rumah bagi ASN bisa dilaksanakan dalam bentuk rumah tapak.

“Ada dua alternatif pembangunan rumah bagi ASN oleh Pemda. Bisa rumah susun maupun rumah tapak. Untuk wilayah perbatasan, rumah tapak bisa menjadi salah satu solusinya karena lahan masih cukup luas. ASN seperti petugas imigrasi, dokter serta guru-guru di wilayah perbatasan masih sangat membutuhkan hunian yang layak huni,” papar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid.

Terkait dengan peruntukkan rumah bagi para abdi negara tersebut, imbuh dia, Pemda bisa segera melakukan pendataan terkait berapa kebutuhan rumah yang diperlukan. Selain itu, Pemda juga dapat menginventarisir lahan-lahan milik Pemda yang mungkin bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah. (Rinaldi)