ASPIRASI DAERAH

REI Sulbar Perjuangkan Kemudahan Perizinan Perumahan

Administrator | Selasa, 09 Oktober 2018 - 13:46:33 WIB | dibaca: 20 pembaca

Ketua DPD REI Sulbar, Hasri Tu’ba

Kesadaran sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam mempermudah perizinan rumah rakyat sangat membantu pencapaian pembangunan rumah subsidi di daerah yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Sepanjang 2017, sekitar 2.000 unit rumah subsidi berhasil dibangun pengembang anggota Realestat Indonesia (REI) di Sulbar.

“Lancarnya pembangunan rumah MBR di Sulbar salah satunya didukung oleh PP 64/2016 yang sudah mulai berjalan. Meski belum 100 persen berjalan, namun di beberapa kabupaten di Sulbar kemudahan perizinan sudah dapat dirasakan, walau belum seluruh item yang dipermudah,” kata Ketua DPD REI Sulbar, Hasri Tu’ba kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Salah satu perizinan yang sudah dipermudah adalah Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas (Lalin) yang sudah tidak lagi diperlukan untuk pembangunan di atas lahan di bawah 5 hektare. Sedangkan pembebasan BPHTB, PPh dan PPN hingga saat ini belum terealisasi di Sulbar.

Daerah-daerah yang sudah mulai mengimplementasikan PP 64/2016 antara lain Mamuju, Mamuju Tengah, dan Polewali Mandar. Sedangkan di Mamuju Utara dan Majene hingga saat ini antara pengembang dan kedua pemerintah daerah (Pemda) terus berkoordinasi supaya PP tersebut dapat berjalan pada tahun ini.

Di 2018, REI Sulbar menargetkan pembangunan 4.000 rumah untuk MBR. Menurut Hasri, pihaknya sangat optimis target tersebut dapat tercapai mengingat kebutuhan dan minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap rumah layak terjangkau.

Meski diakui awal tahun ini pengembang belum banyak yang memulai pembangunan karena adanya ketentuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) khususnya yang berkaitan dengan ukuran besi beton yang menurut aturan itu diminta berukuran 10 inci, pdhal selama ini yang digunakan pengembang berukuran 8 inci.

Dia menambahkan, surat edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah terbit dari awal tahun dan bank-bank langsung menyetop penyaluran kredit.

“Akad kredit lanjutan dari akhir tahun lalu yang seharusnya dicairkan awal tahun ini akhirnya tidak berjalan karena perbankan khususnya BTN takut dengan aturan SLF tersebut. Padahal banyak rumah yang sudah terbangun dari tahun lalu sebelum ada ketentuan SLF itu, dan hingga kini belum terjual,” papar Hasri.

Menurut dia, bank sebenarnya juga sudah sangat ingin melakukan akad untuk mencapai target mereka di 2018. Namun bank tidak berani untuk melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah. REI Sulbar menilai ketentuan SLF khususnya mengenai ukuran besi ini kontra produktif dengan semangat pemerintah mendorong Program Sejuta Rumah (PSR).

Rumah Non Subsidi
Di sisi lain, ekonomi yang berjalan cukup baik di Sulbar juga membuat pembangunan rumah non subsidi atau komersial di Sulbar sepanjang 2017 tumbuh cukup baik. Tahun lalu ada sebanyak 1.000 rumah komersial yang dibangun pengembang anggota REI. Rumah-rumah tersebut dijual dengan harga berkisar Rp 175 juta hingga Rp 250 juta per unit.

“Harga segitu masih laku, namun tampaknya pada 2018 tidak akan semeriah itu untuk komersial. Banyak pengembang yang mulai beralih membangun rumah-rumah MBR,” ungkap Hasri.

Perekononomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan signifikan di 2017. Merujuk data dari Bank Indonesia (BI) Sulbar, ekonomi di daerah itu mengalami kenaikan dari 4,6% di 2016 menjadi 4,8% di tahun 2017. Peningkatan disebabkan produktivitas padi, kakao dan sawit yang meningkat.

Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan antara lain didominasi di wilayah Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah. Kondisi itu turut mendorong daya beli masyarakat. TPW