Konsultasi

Sekali Lagi Lahan dan Listrik

Administrator | Senin, 06 Februari 2017 - 15:25:15 WIB | dibaca: 528 pembaca

Pembangunan perumahan atau properti di Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi berbagai kendala yang mengancam pencapaian target program sejuta rumah. DPD REI Kalteng tentunya tak bisa sendirian mencari solusi, tetapi butuh dukungan, terutama dari pemerintah daerah dan pusat.

Salah satu kendala tersebut antara lain penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasalnya, penetapan RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW tidak sesuai dengan kondisi Kalteng. Ketua DPD REI Kalteng, Frans Martinus Cung punya jawaban, berikut penjelasannya:

Sebenarnya ada dua perda yang menyebut berbeda, pertama Perda Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan penggunaan kawasan hutan mencapai 82,60 persen sedangkan non kawasan hutan 17,40 persen dan Perda Nomor 8 Tahun 2003, menyatakan kawasan hutan sekitar 67,04 persen dan 32,69 untuk non hutan.

Padahal dalam proses pembahasan Perda tersebut, sempat disepakati kawasan hutan sekitar 44 persen dan sisanya 54 persen untuk penggunaan non hutan antara lain untuk perumahan dan industri. Dengan komposisi lahan seperti itu, jelas sangat mengganggu kepentingan pembangunan perumahan dan kawasan industri yang seharusnya juga diperhatikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalteng.

Idealnya, kawasan non hutan yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan dan kawasan industri adalah sekitar 70 persen. Artinya mestinya komposisi lahan hutan dan non hutan itu sebaliknya dari penetapan RTRW itu. Menghadapi persoalan ini, harus diakui belum ada pertemuan antara REI Kalteng dan pihak yang berkepentingan dengan RTRW itu, seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Wilayah Kalteng.

Harus diakui, penetapan RTRW dilakukan dalam rangka mengurangi terjadinya kasus sengketa lahan yang kerap terjadi di Kalteng, antara industri, salah satunya perusahaan properti dengan masyarakat adat pemilik lahan.  

Penetapan RTRW diharapkan mampu mengurangi potensi sengketa lahan akibat belum jelasnya batas antara kawasan hutan dan kawasan non hutan, namun tetap saja belum mengakomodir kebutuhan masyarakat, antara lain kebutuhan akan perumahan.

Sampai saat ini, persoalan sengketa lahan itu masih belum terselesaikan, termasuk yang dihadapi beberapa pengembang. Sebagian besar kasus sengketa lahan masih dalam proses di pengadilan, sementara di lapangan, polisi dan TNI terpaksa turun tangan menghindari terjadinya anarkisme.

Persoalan lain yang tak kalah penting namun pelik diatasi adalah soal ketersediaan jaringan listrik. Sudah diketahui semua, wilayah Kalteng dan Kalimantan Timur, sampai akhir 2015 lalu mengalami defisit listrik sekitar 100 Megawatt (MW). Akibat defisit tersebut, ada sekitar 1500 rumah baru yang dibangun pengembang belum teraliri listrik.

Sedangkan rumah yang sudah tersedia listrik juga mengalami byar pet, alias kena pemadaman. Sering kali listrik padam sekitar 2-3 hari, sementara nyalanya hanya satu hari. Dampak lanjut dari krisis listrik, ajuan permohonan jaringan listrik yang dilakukan pengembang sering mencapai satu tahun, bahkan lebih.

Dampak lain, di luar properti, tak sedikit investor dari luar wilayah, bahkan dari luar negeri yang membatalkan investasinya. Ini lagi-lagi sangat jelas mengganggu upaya peningkatan perekonomian rakyat. Sebenarnya, PLN Wilayah Kalteng sudah berusaha meminta penambahan sumber tenaga listrik ke pusat, namun sampai saat ini belum terlaksana.

Kasus krisis listrik makin diperparah dengan dikeluarkannya ketentuan, bahwa mulai 2011 pengembang perumahan tidak boleh lagi membangun jaringan listrik secara mandiri, khususnya di kawasan perumahan yang dikembangkannya. Dengan kedua kendala utama tersebut, terus terang realisasi program sejuta rumah akan terhambat.

Tahun 2015 lalu, hanya terbangun sekitar 70 persen dari target sebanyak 3000 unit. Sedangkan tahun 2016 ini, target yang dikejar juga sekitar 2500-3000 unit. Pembangunan sektor perumahan di Kalteng juga dihadapkan pada sangat luasnya lahan gambut.

Memang, pada dasarnya, secara teknis, di lahan gambut dapat dibangun perumahan. Namun, pengembang musti pandai-pandai mencari lahan gambut yang secara karakteristik masih dapat dimatangkan sehingga dapat dibangun perumahan.

Harus diakui, ada penambahan harga rumah di kawasan yang sebelumnya berupa lahan gambut karena ada proses pematangan lahan, namun kenaikannya tidak besar, yakni hanya sekitar 5-10 persen dibanding rumah yang dibangun di lahan siap bangun atau bukan lahan gambut.