TOPIK KHUSUS

Sertifikat Laik Fungsi Kurang Tepat untuk Rumah Subsidi

Administrator | Selasa, 08 Mei 2018 - 11:29:57 WIB | dibaca: 32 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memahami upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah yang akan dihuni masyarakat melalui pesyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun asosiasi menilai SLF belum perlu diberlakukan untuk rumah subsidi karena dikhawatirkan memberatkan. Apalagi jika syarat yang dituntut bukan merupakan koridor kewajiban pengembang.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata berharap pemberlakukan SLF tidak sampai memberatkan pengembang yang membangun rumah subsidi yang sebagian besar merupakan pengembang kecil. Meski diakui tujuannya bagus untuk melindungi konsumen agar spesifikasi bangunan sesuai dengan yang diperjanjikan saat penjualan.

“Kebijakan tersebut tepat untuk diterapkan pada rumah bukan subsidi supaya pengembang menepati janjinya saat serah terima, karena sesuai aturan tanpa adanya SLF maka bank tidak akan mencairkan dana kredit,” ujar dia, seperti dikutip dari Okezone, baru-baru ini.

Namun kalau diterapkan di rumah subsidi dirasakan belum perlu mengingat untuk rumah subsidi sudah ada standarisasinya, serta akan terlihat kalau pembangunannya tidak sesuai dengan bestek.

Bestek merupakan peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan atau proyek. Dalam arti luas, bestek adalah suatu peraturan yang mengikat, yang diuraikan sedemikian rupa, terinci, cukup jelas dan mudah dipahami.

“Begini ya, sebagian besar pengembang rumah subsidi itu pengembang kecil yang mengandalkan kredit konstruksi untuk membangun rumah. Kalau SLF ini proses untuk memperolehnya lama dan menambah birokrasi, maka serah terima rumah akan mundur, sementara bunga kredit pengembang terus dihitung. Ini akan menjadi masalah,” tegas Eman.

Selama ini, pengembang kecil selalu memperhitungkan jangka waktu serah terima rumah, karena bank tidak akan mencairkan dana kalau sertifikat belum pecah, listrik belum masuk, dan air belum tersedia, serta ditambah lagi dengan SLF nantinya. Batas waktunya tiga bulan, kalau lebih dari tiga bulan bank belum juga kunjung mencairkan dananya, maka pengembang bisa bangkrut.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah mengkaji matang rencana pemberlakukan SLF untuk rumah subsidi. Kalau tidak, maka pasokan rumah rakyat bakal terganggu, apalagi REI saat ini berkomitmen penuh sebagai “Garda Terdepan dalam Membangun Rumah Rakyat”, sehingga butuh dukungan penuh pemerintah.

Banyak Dikeluhkan
Diakui Eman, rencana pemberlakuamn SLF banyak dikeluhkan pengembang rumah subsidi di daerah. Salah satunya dianggap tidak selaras dengan tujuan awal PP No.64/2016 untuk mempercepat pembangunan perumahan MBR. Syarat baru tersebut justru membuka celah baru memperlambat izin dalam membangun.

“Apalagi kalau syarat yang diminta itu berada di luar koridor pengembang seperti pasokan air bersih, listrik, dan infrastruktur dasar lain. Justru pengembang yang wajib menuntut hal itu,” tegas dia saat meninjau proyek rumah subsidi milik anggota REI di Cikarang, beberapa waktu lalu. REI justru mendambakan pemangku kepentingan lain seperti PLN dan PDAM memberikan support nyata terhadap program strategis nasional membangun sejuta rumah. Karena kalau hanya berjalan sendiri, sebagai garda terdepan maka bakal banyak pasukan pengembang anggota REI yang akan ‘“mati” ditembaki. Sehingga dirinya terus memantau kondisi anggota REI yang membangun rumah rakyat di daerah.

REI per Juli 2017 telah membangun sebanyak 94.000 unit dari target 210.000 unit rumah subsidi. Capaian tersebut belum termasuk 14.000 unit rumah susun sederhana sewa atau rusunawa yang dibangun DPD REI Jakarta. Sebelumnya, terkait pelaksanaan SLF, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Didik Sunardi mengatakan untuk pemberlakuan SLF bagi rumah bersubsidi, akan diadakan roadshow ke kota/kabupaten. Saat ini, kata dia, sudah ada sekitar 20 kota/kabupaten yang siap menjalankan SLF. Sementara itu ada 495 kota/kabupaten yang sudah memiliki perda SLF.

“Jadi, hal ini bukan menjadi masalah bagi kami dan SLF ini gratis. Oleh karena itu, kami mendorong dunia usaha dan pengembang untuk lebih bersemangat lagi membangun rumah MBR,” ujar Didik. RIN