TOPIK UTAMA

Ignesjz Kemalawarta - Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti

"Sosialisasi Harus Lebih Gencar"

Administrator | Selasa, 02 April 2019 - 14:53:41 WIB | dibaca: 311 pembaca

Ignesjz Kemalawarta - Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti

Industri properti nasional mendapat angin segar di awal tahun ini. Soalnya pemerintah berencana memberikan pelonggaran aturan kepemilikan hunian khususnya apartemen bagi orang asing di Indonesia. Selain wacana pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada warga asing, insentif juga tengah di siapkan.

Aturan baru ini akan dituangkan di dalam Undang-Undang Pertanahan yang sedang dalam tahap pembahasan di DPR RI. Bila benar terwujud, diharapkan dapat menjadi stimulus kebangkitan pasar properti nasional yang sudah lama terpuruk.

Untuk mengetahui sikap, potensi pasar dan kebutuhan regulasi dalam mendukung dibukanya keran kepemilikan hunian bagi orang asing tersebut, berikut wawancara kami dengan Ignesjz Kemalawarta, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti di Jakarta, baru-baru ini.

Saat di acara FIABCI Global Business Summit di Bali akhir 2018 lalu, Menteri Sofyan Djalil menyatakan akan membenahi aturan kepemilikan properti bagi orang asing yang sudah masuk dalam RUU Pertanahan. Apa tanggapan REI?
Tentu kami mendukung, karena kalau diatur dalam UU Pertanahan akan lebih kuat (payung hukumnya). Selama ini sebenarnya Hak Pakai sudah cukup kuat, namun masih banyak pihak yang mempertanyakan legatitasnya. Bank juga enggan memberikan kredit properti dengan Hak Pakai. Sementara dengan HGB akan jauh lebih baik.

Dari aturan hunian properti asing yang ada saat ini, poin-poin apa saja yang masih perlu dibenahi sehingga aktivitas dan transaksi penjualan properti asing ini bisa dilakukan dengan baik di lapangan?
Banyak hal, misalnya banyak orang asing dan juga pemangku kepentingan belum tahu kalau dengan memiliki visa izin tinggal, WNA sudah bisa membeli rumah di Indonesia. Kemudian secara hak, Hak Pakai tentu berbeda dengan HGB.

Ada orang yang maunya HGB, sementara beberapa orang lain bermasalah dengan hal tersebut. Apalagi di Indonesia, pembagian hak atas tanah atau bangunan ini sangat banyak, sehingga diharapkan bisa segera disederhanakan untuk mempermudah pasar.

Memang selama ini pengembang kesulitan karena dalam satu bangunan tinggi ada perbedaan yang Hak Pakai dan HGB. Kalau pun tetap mau dibedakan, harapan kami mudah-mudahan tetap sama-sama HGB hanya beda untuk asing dan lokal saja.

Koordinasi antar instansi terkait bagaimana?
Sebetulnya hampir semua aturan sudah diakomodir pemerintah, hanya saja memang perlu sosialisasi dan penyeragaman standar pelayanan di setiap kantor imigrasi maupun kantor pajak. Sosialisasi memang sekarang yang jadi kendala, sehingga butuh pemahaman yang sama.

Hal lain yang masih mengganjal adalah adanya perbedaan besaran BPHTB di setiap daerah. Namun ini bisa dijembatani oleh notaris untuk membantu orang asing. Kami berharap dan mendorong agar ada pembuatan BPHTB baku layaknya PPN dan PPh yang besarannya kini seragam.

Sosialisasi dari pemerintah terkait aturan properti asing ini apakah menurut REI masih kurang?
Aspek sosialisasi memang yang paling kurang seperti yang sudah saya katakan tadi. Sosialisasi adalah langkah terakhir yang harus dikerjasamakan antara pemerintah, pengembang, broker, dan semua pihak sehingga memiliki pemahaman yang sama. Ini yang perlu lebih digencarkan ke depan.

Jangan sampai terulang lagi, saya ke daerah tetapi kepala kantor wilayah (kanwil) dan pemangku kepentingan di sana tidak tahu soal aturan hunian bagi orang asing.

Bagaimana dengan batasan harga apakah cukup ideal untuk diserap pasar orang asing?
Batasan harga sudah diatur per daerah, dan kami anggap sudah cocok sesuai segmen sehingga orang asing tidak bisa membeli hunian dengan harga dibawah itu. Saya kira orang asing bisa menjangkaunya, apalagi harga properti di Indonesia itu lebih murah 10 kali dibandingkan Singapura.

Soal limit harga memang di beberapa daerah ada usulan agar dapat dinaikkan, misalnya di Batam katanya terlalu rendah. Tetapi (harga) ini terlalu teknis, mungkin tidak perlu sampai masuk ke UU. Cukup di Permen saja.

Sebenarnya berapa potensi pasar properti bagi orang asing ini, apakah REI punya riset terbaru?
Kita simpulkan potensinya besar, khususnya di daerah atau kota yang besar-besar seperti, Jakarta, Bali, Batam, Surabaya, Medan dan lain-lain. Sementara ini kan yang menjadi masalah dan terjadi di lapangan adalah nomine alias perjanjian di bawah tangan. Orang asing membeli dengan menggunakan nama orang Indonesia. Akibatnya potensi pasarnya ini tidak bisa dihitung karena transaksi tidak terdeteksi.

Dengan adanya aturan yang jelas ini, maka nomine ini akan diatur dalam UU Pertanahan. Jadi kalau ini berlaku maka kalau ada transaksi baru bisa diukur dan dihitung.

Sebagian pihak mengkhawatirkan pembangunan hunian untuk WNI akan terabaikan kalau pengembang sibuk membangun hunian buat orang asing. Apa komentar Anda?
Itu mungkin terlalu berlebihan ya. Pasarnya berbeda, dan tentu pemainnya juga akan berbeda. Dengan backlog yang tinggi akan tetap banyak pengembang yang membangun rumah khususnya untuk MBR. Di sisi lain banyak orang Indonesia justru beli properti dimana-mana, tetapi WNA belum bisa beli di Indonesia, padahal demand-nya ada. Jadi kita belum bisa memperlihatkan daya saing di bidang ini.

Lebih jauh dengan keran hunian untuk orang asing ini dibuka maka pasti banyak akan menimbulkan pembangunan di Indonesia sehingga membuka banyak lapangan kerja, pendapatan pajak dan mengairahkan pasar.

REI optimis seluruh ketentuan terkait hunian bagi orang asing ini dapat berjalan efektif di lapangan tahun ini?
Seharusnya begitu. Kalau tahun ini Pemilu berjalan baik, situasi politik baik dan keamanan kondusif, kami kira sesuai pernyataan Pak Menteri Sofyan Djalil UU Pertanahan tahun ini sudah disahkan. Ya dibantu doa saja supaya semua lancar. (Teti Purwanti)