Sajian Utama

Standarisasi Harga Mati

Administrator | Senin, 04 April 2016 - 15:13:41 WIB | dibaca: 987 pembaca

Kepada majalah ini Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Djoko Slamet Utomo (DSU) pernah berpesan agar pengembang bersiap diri menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan melakukan standarisasi kompetensi.

Standarisasi kompetensi menjadi sangat penting karena menjadi syarat mutlak ketika kita akan bersaing di kancah regional khususnya kawasan ASEAN. Standarisasi dimaksudkan untuk memastikan pengembang menggunakan bahan-bahan properti yang memenuhi syarat, sekaligus membangun dengan cara yang tepat.

“Setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat haruslah memiliki standarisasi yang terukur apa lagi produk dari perusahaan pengembang yang berupa hunian,” ujar DSU dalam satu kesempatan.

Realestat Indonesai (REI) sebagai asosiasi dan organisasi yang mencakup para pengembang tidak menutup mata terkait produk-produk properti yang dikembangkan dan dipasarkan untuk masyarakat luas. REI menginginkan seluruh produk yang dihasilkan para anggotanya dapat diterima masyarakat karena memang sudah memenuhi standarisasi produk yang baik.

Artinya, kata DSU produk yang dibeli oleh masyarakat merupakan produk yang layak teknis sehingga properti yang dipakai oleh masyarakat dapat menjadi tempat yang tenang, nyaman, bahkan menguntungkan. REI sendiri terus mendorong setiap anggotanya untuk meningkatkan profesionalisme dalam membangun produk perumahan.

DSU menyebut dua kepentingan organisasi REI untuk terus meningkatkan kompetensi anggotanya adalah meningkatkan profesionalisme dalam membangun perumahan dan meningkatkan SDM untuk menjamin produk yang dihasilkan layak administrasi, layak produk dan terjamin bagi masyarakat.

“Setelah bisa memastikan SDM para anggota memang sudah terstandarisasi yang artinya kompetensinya bisa dipertanggungjawabkan, langkah selanjutnya adalah sertifikasi usahanya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kompetensi para anggota secara internal ke dalam organisasi, kemudian selanjutnya standarisasi ini untuk menunjukan juga kepada pihak eksternal,” katanya.

Secara eksternal, standarisasi dibutuhkan sebagai tuntutan profesionalisme bahwa setiap orang dengan profesinya ataupun setiap lembaga yang melakukan pekerjaan di bidang perumahan wajib memiliki kemampuan karena hal ini juga sudah menjadi amanat undang-undang sehingga harus diikuti dan ditaati.

Standar kompetensi ini memang perlu dilakukan terlepas dengan akan diberlakukannnya MEA. Karena MEA sendiri sudah memiliki standarisasinya sendiri yaitu Mutual Reorganization Adjustment (MRA) yang bentuknya semacam kesepakatan peraturan di bidangnya masing-masing secara regional. Intinya, dengan pasar bebas ini harus bisa menghasilkan produk yang bisa diterima untuk kawasannya.

REI, kata DSU sudah menyusun stan darisasi yang harapannya bisa digunakan sebagai rujukan bagi semua pengembang termasuk asing. “Kalau standar yang dibuat oleh REI dapat menjadi acuan dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat tentunya ini sangat bagus bila dijadikan juga standarisasi bagi pengembang asing,” jelasnya.

Gayung bersambut, DPD REI Batam menyatakan akan melakukan standarisasi kompetensi kepada seluruh pengembang yang beroperasi di Batam kaitannya dengan MEA. “Dalam menghadapi MEA, pengembang harus lebih profesional dalam membangun properti, agar tidak kalah dengan pengembang negara ASEAN lainnya,” kata Ketua DPD REI Batam, Djaja Roeslim.

Sebenarnya, program standarisasi kompetensi itu adalah program REI Pusat, namun, DPD REI Batam berharap agar sertifikasi didulukan di Batam. “Kami meminta izin khusus didulukan, karena berada di teras terdepan, jadi Batam duluan standarisasi kompetensi pengembang,” katanya.

Lokasi Batam yang strategis, dekat dengan Malaysia dan Singapura menjadi alasan kota ini memiliki peluang sekaligus tantangan dalam pelaksanaan MEA. Segala tantangan harus dijawab dengan persiapan yang baik agar bisa menjadi peluang. “Batam memiliki keunggulan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan segala insentif bebas pajak, ” terangnya.

Setelah Batam, tentunya pengembang yang berada di wilayah strategis akan melakukan hal serupa. Kalau tidak sekarang kapan lagi?