ASPIRASI DAERAH

Syarat Ketat KPR Hambat Realisasi Rumah Rakyat di Kalbar

Administrator | Selasa, 16 Januari 2018 - 10:20:05 WIB | dibaca: 180 pembaca

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Barat, Sukiryanto

Hingga akhir Mei 2017, realisasi rumah rakyat di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) baru mencapai 1.749 unit. Hal tersebut salah satunya karena rendahnya penyerapan perbankan dalam penyaluran kredit pemilikan rumah.

Padahal per Mei 2017, anggota REI Kalbar sudah membangun sedikitnya 4.600 unit rumah rakyat dari target 9.083 rumah sepanjang tahun ini. Harga rumah bersubsidi di Kalbar adalah Rp 135 juta per unit. Sedangkan realisasi pembangunan rumah subsidi anggota REI Kalbar pada 2016 adalah sekitar 5.000 unit.

“Sebenarnya pembangunan oleh anggota kami kencang sekali, namun memang di bank punya standar operasional yang sangat ketat sehingga memengaruhi kecepatan dalam merealisasikan kredit untuk masyarakat,” ujar Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Barat, Sukiryanto kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Menurut dia, sepatutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan lebih banyak dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke daerah, bukan malah mengurangi anggarannya. Ini penting supaya perbankan di Kalimantan Barat bisa berkompetisi menyalurkan KPR bersubsidi untuk MBR di daerah tersebut.

Meski menghadapi kendala dalam proses akad kredit di perbankan, namun REI Kalbar percaya diri bakal mampu merealisasikan target tahun ini, apalagi di Kalbar, PP 64 tahun 2016 mulai berjalan terutama di beberapa kabupaten/ kota.

“Kami menjalin hubungan yang baik dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap daerah, sehingga aturan penyederhanaan perizinan bisa berjalan,” papar Sukiryanto. Dia mengakui dengan diberlakukannya PP 64 Tahun 2016, pengembang sangat terbantu. “Sekarang tidak ada pungli dan paling lama dua minggu izin sudah keluar. Kemarin, saya bahkan mengurus izin sembilan hari selesai,” ungkap dia.

Saat ini, setiap anggota REI mengurus izin selalu didampingi Kajati dan prosesnya dalam seminggu selesai. Demikian juga ketika melakukan pemecahan sertifikat didampingi Kajati.

Bahkan, ungkap Sukiryanto, ada usulan supaya DPP REI menjalin MoU dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kemudian Kejagung dengan perintah Presiden RI membuat kerjasama dengan REI untuk mengawal proses perizinan rumah rakyat ini sesuai PP 64/2016.

Di Kalbar, anggota REI tercatat sebanyak 160 perusahaan, dengan anggota aktif 90 perusahaan. Mayoritas adalah pengembang perumahan menengah bawah.

Sebagian besar pembangunan rumah subsidi ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu. Namun REI Kalbar mendorong juga pembangunan di daerah-daerah lain terutama yang masih memiliki lahan luas. TPW