AKTUAL

Tahun Ini 512 Ribu Tenaga Konstruksi Disertifikasi

Administrator | Senin, 17 Juni 2019 - 11:29:27 WIB | dibaca: 104 pembaca

Foto: Istimewa

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi melalui program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017.

Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

“Kita harus meningkatkan kualitas SDM konstruksi melalui pelatihan, kalau perlu ada yang di kirim ke luar negeri. Tahun depan (Program Sertifikasi) akan kita lakukan lebih besar,” kata Presiden Joko Widodo pada acara Peluncuran Sertifikat Elektronik Tenaga Kerja konstruksi Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Kegiatan itu disertai dengan penyerahan sertifikat dan uji sertifikasi bagi 16 ribu orang tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi.

Jumlah 16 ribu orang tersebut terdiri dari 13.900 orang adalah tenaga terampil dan 2.100 orang tenaga ahli. Peserta sertifikasi tidak hanya berasal dari pekerja konstruksi yang sudah bekerja di proyek infrastruktur, namun juga diikuti siswa SMK, Politeknik dan Universitas.

Presiden Jokowi menambahkan dunia konstruksi terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya kecepatan perubahan teknologi harus bisa dikenali, dipelajari dan dimengerti oleh SDM konstruksi Indonesia. “Saya sangat menyambut baik program sertifikasi SDM konstruksi Indonesia,” ungkap Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebesar 616 ribu orang yang terdiri atas 419 ribu tenaga kerja terampil dan 197 ribu tenaga kerja ahli dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang atau 7,4%.

Pada 2019, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan sebanyak 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari ratarata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang sebagaimana sebelumnya diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di JI-Expo Kemayoran, Oktober 2018 lalu.

“Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bukan berarti mempercepat waktu pelatihan dari seminggu menjadi 3 hari. Namun dengan cara berkolaborasi, anggarannya tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Daerah,” kata Menteri Basuki.

Sementara itu, hingga Maret 2019, Kementerian PUPR sudah mensertifikasi sekitar 140.000 tenaga kerja konstruksi.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan selama periode Oktober 2018 sampai Maret 2019, Kementerian PUPR sudah melakukan sertifikasi terhadap 140.000 tenaga kerja konstruksi baik tenaga ahli dan tenaga terampil.

Dikatakan Syarif, selain sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi diharapkan juga akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan keterlibatannya dalam memperbesar jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, sedangkan untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Syarif.

Kontraktor Nasional
Sementara itu, saat membuka Musyawarah Nasional Gabungan Pelak-sana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) ke-14 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (14/3), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa kontraktor Indonesia sudah memiliki kemampuan mengerjakan hampir seluruh proyek-proyek infrastruktur besar dengan teknologi tinggi.

Dengan semakin profesionalnya kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, kata JK, maka kebutuhan akan kontraktor asing semakin sedikit.

“Pada 20-30 tahun lalu, pembangunan gedung tinggi masih dikuasai kontraktor asing. Sekarang kita berbangga karena sudah dikerjakan kontraktor dalam negeri. Saat ini keterlibatan kontraktor asing diantaranya hanya pada proyek MRT (Mass Rapid Transportation) Jakarta,” kata Wapres JK.

Demikian halnya dalam pembangunan bandara yang sebelumnya dikerjakan oleh kontraktor asing, kini dilakukan kontraktor nasional. Kunci utama untuk meningkatkan profesionalisme kontraktor nasional yakni pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus mengikuti perkembangan teknologi dalam era industri digital.

“Bila tidak, maka akan berpengaruh juga pada kualitas pembangunan yang dikerjakan. Saya selalu menekankan prinsip kualitas, biaya, dan waktu dalam pembangunan. Kualitasnya harus baik, waktu harus tepat, dan efisiensi biaya harus jadi hal utama. Tanpa hal tersebut, maka kita tidak mungkin mencapai suatu kemajuan dan juga kemandirian, serta manfaat yang besar bagi masyarakat,” tutur dia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada kontraktor nasional melalui regulasi dan kebijakan pemaketan untuk mendorong kontraktor kecil bisa naik menjadi kontraktor menengah, dan kontraktor menengah bisa menjadi kontraktor besar bahkan bisa melebarkan ekspansi bisnis ke luar negeri.

Keberpihakan bagi kemajuan kontraktor kecil dan menengah dilakukan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019.

Dalam surat tersebut Menteri Basuki menyatakan nilai proyek yang bisa diikuti oleh BUMN/kontraktor besar adalah di atas Rp 100 miliar, kontraktor menengah Rp 10 miliar hingga Rp 100 miliar, dan kontraktor kecil maksimal Rp 10 miliar. (Rinaldi)