TOPIK UTAMA

Tarik Ulur Harga Baru Rumah Subsidi

Administrator | Kamis, 11 Juli 2019 - 15:31:36 WIB | dibaca: 107 pembaca

Foto: Istimewa

Ibarat bermain layangan, pemberlakuan harga baru rumah subsidi 2019 terus ditarik-ulur. Harga baru yang seharusnya sudah bisa berlaku di awal tahun ini ternyata beberapa kali mengalami penundaan. Pengembang rumah subsidi pun kini mulai menahan pembangunan rumah baru.

Terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji harga baru akan terbit pada April, namun nyatanya hingga memasuki bulan Mei yang dinanti belum juga datang.

Pada akhir Maret 2019, di depan ratusan anggota REI yang memeriahkan puncak HUT ke-47 di Surabaya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menjanjikan aturan untuk harga rumah baru dan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan keluar pada April 2019.

“Kami rencanakan bulan April aturan keluar untuk ASN dan juga harga baru rumah MBR dan Tapera juga sudah bisa jalan,” ujar Khalawi saat itu yang disambut tepuk tangan. Namun hingga akhir April, belum ada kabar kapan harga baru rumah subsidi akan diberlakukan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heri Djulipoerwanto seperti dikutip dari Kompas.com mengatakan pembahasan harga baru ini melibatkan banyak kementerian antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Di Kemenkumham harmonisasi proses itu sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” ujar dia, akhir April lalu.

PMK ini yang akan dijadikan landasan untuk pembebasan pajak rumah subsidi. Harga rumah subsidi sebelumnya dikabarkan akan naik berkisar 3,5 persen hingga 7,7 persen.

Menanggapi tarik ulur penetapan harga baru rumah subsidi sangat disesalkan Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida. Menurut dia, kalau terus tanpa kepastian seperti ini dikhawatirkan akan menganggu pasokan rumah rakyat, dan kalau pembangunan stagnan secara jangka panjang bakal memengaruhi perekonomian mengingat ada lebih dari 100 industri terkait bisnis properti.

REI terus mengawal dan mendorong supaya harga rumah subsidi 2019 bisa secepatnya dikeluarkan. Karena ada 5.286 pengembang anggota REI yang saat ini membangun rumah subsidi sesuai data dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR. Tahun ini, REI menargetkan membangun 250 ribu unit rumah, atau meningkat dari realisasi
2018 sebanyak 220 ribu unit.

“Informasi terakhir katanya dari Kemenkumham sudah dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Lha, ini mau dikeluarin kapan? Dalam situasi tidak menentu begini mulai April banyak pengembang di daerah melaporkan sudah berhenti membangun rumah subsidi baru, kita wait and see dulu menunggu kepastian dari pemerintah,” tegas Totok kepada Majalah RealEstat di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Stop Pembangunan
REI mendesak harga baru rumah subsidi segera diterbitkan supaya ketidakpastian ini berakhir. Kalau pembangunan rumah subsidi berhenti, kerugian akan dirasakan seluruh rakyat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendambakan rumah sebagai tempat tinggal.

Target pemerintah membangun sejuta rumah pun kemungkinan terancam, sementara pengembang makin terpuruk karena tetap harus membayar bunga modal kerja.

“Di awal tahun banyak pengembang sudah membuat perjanjian dengan pembeli. Kalau setuju dengan harga baru, maka rumahnya jadi dibeli. Tapi kalau harga baru belum keluar juga, pengembang dan pembeli sama-sama resah, transaksi bakal tertunda,” keluh Totok.

Menurut dia, pengusaha tidak ikut dalam kontestasi politik yang baru berlangsung, dan proses politik sekarang sudah selesai serta tinggal menunggu pengumuman resmi KPU.

“Jadi kenapa proses penetapan harga baru rumah subsidi ini harus berhenti? Ini sudah hampir pertengahan tahun, apa ya harus nunggu sampai akhir tahun? Mohon ini jadi perhatian pemerintah, karena sejuta rumah ini program pro-rakyat,” ujar dia.

Totok mengungkapkan kerugian akibat berhentinya pembangunan rumah bersubsidi bisa mencapai triliunan rupiah. Dia merinci, untuk membangun satu unit rumah subsidi butuh waktu rata-rata 3-4 bulan. Sementara pengembang REI sanggup membangun sekitar 40.000 rumah per bulan. Kalau satu unit rumah harganya sekitar Rp 150 juta, maka sebulan kerugian mencapai Rp 6 triliun.

Sejak akhir 2018, REI sudah mengajukan besaran kenaikan harga rumah bersubsidi kepada Kementerian PUPR. Menurut Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, rata-rata kenaikan harga rumah di setiap daerah seharusnya sekitar 10 persen, namun REI mengusulkan kenaikan hanya 7,5% per tahun. Tujuannya, agar harga rumah masih terjangkau oleh masyarakat menengah bawah.

“Besaran kenaikan harga ini ditetapkan berdasarkan analisa harga yang diperoleh dari semua daerah, dirangkum dan dibandingkan menjadi satu harga yang paling ideal,” ungkap Eman, demikian dia sering disapa.

Dia mengaku telah mendengar dan membaca di media bahwa pemerintah sebenarnya sudah menerima besaran kenaikan rumah subsidi tahun ini bahkan hingga 7,7 persen. Jika benar, maka pengembang di daerah akan punya ruang untuk bisa mengembangkan hunian-hunian yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Lebih lanjut Eman menyebutkan kenaikan harga rumah subsidi diusulkan REI karena kendala dan situasi di daerah berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki tanah keras, tanah sawah, tanah rawa, tanah lepung, dan lain-lain, sehingga biaya untuk pematangan lahannya juga berbeda-beda.

Selain itu, ketersediaan material setiap daerah pun berbeda-beda. Ada yang mudah, tetapi ada pula yang sulit seperti di daerah-daerah ujung Timur Indonesia, atau daerah kepulauan. Semua faktor itu perlu dipertimbangkan, dan tidak bisa disamaratakan. Hal lain, banyak daerah rawan gempa sehingga membutuhkan biaya lebih besar untuk pembuatan konstruksi dasarnya. (Rinaldi)