Regulasi

Tarik Ulur Terbitnya Aturan Bank Tanah

Administrator | Rabu, 20 Maret 2019 - 11:02:29 WIB | dibaca: 49 pembaca

Foto: Istimewa

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) sejak dua tahun terakhir telah menggodok aturan mengenai pembentukan Badan Pengelola Bank Tanah Nasional atau Batanas.

Terakhir, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Batanas sudah “nongkrong” di Kemenko Perekonomian sejak 2017 untuk dilakukan harmonisasi dan koordinasi lintas sektoral.

Awalnya, Kementerian ATR-BPN menargetkan aturan mengenai bank tanah (land bank) ini dapat beroperasi pada 2018. Namun hingga jelang tutup tahun ini, belum ada sinyal Perpres Bank Tanah akan terbit.

Menteri ATR dan Kepala BPN, Sofyan Djalil mengungkapkan keterlambatan terbitnya aturan mengenai bank tanah dikarenakan saat ini sedang dilakukan penyusunan RUU Pertanahan, dimana aturan menyangkut bank tanah akan dimasukkan dalam regulasi tersebut. RUU Pertanahan dijadwalkan tuntas pada 2019.

“Tadinya memang akhir 2018 sudah mau selesai aturan bank tanah ini, tetapi karena RUU Pertanahan mau diselesaikan dan disahkan sebelum Pilpres, maka akan dimasukkan ke dalam UU sekalian, sehingga tidak perlu lagi PP atau Perpres,” kata Menteri Sofyan di Jakarta, Senin (17/12/2018). Dengan masuknya ketentuan bank tanah di dalam UU Pertanahan, maka posisi hukumnya menjadi lebih kuat. Setelah itu, baru akan dikeluarkan aturan dan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Batanas, ungkap Menteri Sofyan, sangatlah penting karena selama ini ketersediaan lahan menjadi hambatan bagi penyediaan perumahan, sehingga kekurangan rumah (backlog) masih tinggi termasuk untuk generasi milineal. Tanah yang minim dan mahal menjadikan harga rumah menjadi semakin mahal. Sementara tanah milik negara luasnya terbatas.

“Nantinya pemerintah akan menghimpun lahan-lahan yang dapat dijadikan bank tanah untuk kepentingan publik termasuk perumahan,” kata dia.

Adapun sumber objek bank tanah berasal dari tanah cadangan umum negara, tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tumbuh, maupun bekas pertambangan, tanah proses dari pengadaan langsung, tanah yang terkena kebijakan tata ruang, tanah hibah, tukar menukar, hasil konsolidasi tanah, serta tanah perolehan lainnya yang sah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Pertanahan, Adri Istambul Lingga Gayo mengatakan REI mendukung penuh masuknya aturan Batanas di dalam UU Pertanahan, sehingga payung hukumnya menjadi lebih jelas dan kuat. Meski sedikit molor dari target, namun pemerintah tentu sudah mempertimbangkan dengan matang supaya program bank tanah tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Menurut dia, REI sangat berkepentingan mendukung pembentukan Batanas, mengingat selama ini banyak pengembang rumah bersubsidi terlebih di daerah mengeluhkan sulitnya memperoleh tanah dengan harga terjangkau untuk pembangunan rumah rakyat.

Keberadaan bank tanah nantinya diharapkan mampu meminimalisir aksi spekulasi tanah, sekaligus menjadi bukti kehadiran negara dalam penyediaan hunian rakyat.

“Tanah ini adalah masalah krusial bagi pengembang karena ini modal, dari sini pembangunan dimulai. REI dukung Batanas ini direalisasikan secepatnya, karena ini momentum bagi pemerintah untuk hadir mendorong sisi pasokan hunian rakyat,” kata Adri, menanggapi rencana masuknya aturan bank tanah dalam UU Pertanahan yang direncanakan disahkan sebelum Pilpres pada April 2019 mendatang.

Dikatakan, REI sudah memberikan masukan terkait bank tanah, dan mendorong terus agar Batanas tidak sebatas wacana namun benar-benar terealisasi. Selain untuk rumah subsidi, ucap Adri, bank tanah juga dapat mendukung sektor properti lain yang masih sejalan dengan peruntukkan lahan di bank tanah seperti untuk kawasan industri, atau pengembangan kota baru.

Tinggal nantinya, ungkap dia, diatur pembangunan di atas lahan milik Batanas itu dapat dilakukan melalui mekanisme tender, kerjasama langsung, penunjukkan langsung atau skema lain.

“Prinsipnya REI memang mendorong supaya lahan di bank tanah ini dapat dialokasikan sebesarbesarnya untuk mengatasi kesulitan lahan bagi pembangunan rumah rakyat. Saya kira lahan-lahan yang memungkinkan untuk hunian pasti akan difokuskan di situ,” ujar Adri.

Sedangkan lahan-lahan yang berada di lokasi prime area atau lahan dengan luas terbatas, bukan tidak mungkin bakal dikaji apakah cocok untuk apartemen atau proyek mixed used. Lahan dalam skala besar juga dapat diperuntukkan bagi pengembangan kotakota baru, maupun kawasan industri.

Pendaftaran Tanah
Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Sofyan Djalil juga menegaskan kembali target pemerintah yang akan menuntaskan seluruh pendaftaran tanah rakyat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2025.

Dia mengatakan, PTSL yang sudah dimulai pada 2017 ditargetkan sebanyak 5 juta bidang tanah, pada 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah, dan pada 2019 ditargetkan 9 juta bidang tanah. Target itu lebih tinggi dari target awal yakni sekitar 600 ribu hingga 800 ribu bidang tanah per tahun.

“Kalau dengan target 600 ribu hingga 800 ribu bidang tanah per tahun, maka butuh waktu 200 tahun untuk bisa menyelesaikan masalah sertifikat tanah, sehingga targetnya ditingkatkan hingga beberapa kali lipat,” kata Menteri Sofyan.

Jika seluruh tanah direncanakan selesai pada 2025, maka pada 2020 sedikitnya harus didaftarkan 12 juta bidang tanah per tahun. Sementara jumlah bidang tanah yang belum didaftarkan mencapai 150 juta bidang.

Dia menjelaskan kendala yang terjadi selama ini karena banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kepemilikan tanah, kemudian tanah yang sudah ditinggali dibangun di perkampungan. Kendala lain banyak tanah masyarakat yang tidak dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga tidak terdaftar. Kendala lain adalah waktu dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Ada 400 ribu bidang tanah yang harus kami selesaikan tahun ini dan tahun depan. Belum tentu bisa diselesaikan semua, tapi kita bekerja terus,” papar dia. Dengan sertifikat tanah diharapkan dapat membantu masyarakat termasuk untuk mengakses lembaga pembiayaan formal seperti mencari pinjaman usaha. Masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat tanah selama ini meminjam uang kepada rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi. (Rinaldi)