SEPUTAR DAERAH

Rakerda REI Gorontalo

Tiga Isu Penting Perumahan Rakyat Dibahas Intensif

Administrator | Selasa, 18 Juni 2019 - 10:13:57 WIB | dibaca: 50 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Gorontalo menyatakan kesiapan untuk terus mendorong penyediaan hunian khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di provinsi berjuluk Serambi Madinah tersebut. Meski sejumlah kendala diakui masih perlu dibenahi.

Beberapa isu penting menjadi fokus yang dibahas dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Gorontalo tahun 2019 yang berlangsung di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Minggu (10/3/2019). Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Wakil Ketua Umum DPP REI, Conny Lolyta Rumondor.

Ketua REI Gorontalo, Arifin Djakani mengungkapkan rakerda tahun ini mengusung tema “REI sebagai Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat” yang merupakan wujud dari keseriusan asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia tersebut dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR).

“Tema ini memang kami pilih karena melihat kebutuhan masyarakat terhadap rumah cukup besar termasuk di Gorontalo. Namun di sisi lain memang banyak faktor yang perlu dibenahi dari sisi kebijakan, di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun terutama di segmen menengah bawah,” ungkap Arifin kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Di dalam rakerda yang dihadiri para anggota REI Gorontalo itu hadir juga sejumlah pejabat berkompeten seperti bupati dan walikota, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT PLN, perbankan dan dinas-dinas terkait lainnya.

Menurut Arifin, beberapa isu menjadi fokus pembahasan di Rakerda REI Gorontalo. Antara lain berkaitan dengan perizinan, sertifikasi tanah dan dukungan perbankan terhadap Program Sejuta Rumah.

Soal perizinan, REI Gorontalo mendesak adanya perbaikan waktu pengurusan perizinan perumahan. Diungkapkan Arifin, PP 64 tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan di Gorontalo. Beberapa pemerintah kabupaten dan kota memang sudah menerapkan pelayanan perizinan satu atap, namun belum optimal.

Saat ini untuk pengurusan perizinan perumahan rata-rata butuh waktu satu bulan, namun REI Gorontalo mengusulkan supaya bisa dipercepat menjadi dua minggu.

“Kemarin di rakerda usulan kami ini secara prinsip sudah disepakati oleh gubernur serta beberapa bupati dan walikota yang hadir. Kami akan tindaklanjuti terus, sehingga dapat terealisasi cepat di lapangan,” ungkap Arifin yang juga Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tersebut.

Isu kedua yang dibahas adalah menyangkut percepatan proses sertifikasi tanah di BPN. Diakui sebenarnya sudah banyak pembenahan dalam pelayanan di mayoritas kantor BPN di Gorontalo. Namun karena tingginya target penerbitan sertifikasi tanah masyarakat secara nasional yang dikerjakan instansi tersebut, menyebabkan terjadinya kendala dalam pemecahan sertifikat tanah pengembang.

“Sekarang itu prosesnya paling lama sekitar satu bulan. Ya sebenarnya sudah cukup baik sih itu, tapi REI Gorontalo berharap bisa lebih dipersingkat menjadi di bawah satu bulan, sehingga penyediaan rumah untuk rakyat terutama MBR bisa lebih digenjot. Usulan ini sudah direspon baik BPN,” ujar Arifin.

Kemudian yang ketiga adalah isu kemudahan akses masyarakat ke lembaga perbankan. Menurut dia, sejumlah kasus yang dihadapi calon konsumen rumah di Gorontalo adalah ketatnya BI Checking yang dilakukan bank, sehingga keputusan persetujuan KPR butuh waktu lama, bahkan banyak yang tidak disetujui (ditolak).

Disebutkan, sebagian besar peminat rumah subsidi di provinsi tersebut adalah karyawan swasta dan aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, REI Gorontalo mendukung penuh upaya DPP REI yang mendorong adanya kebijakan pelonggaran BI Checking khususnya untuk ASN dan personil TNI/Polri.

Target 2019
Di tahun ini, REI Gorontalo menargetkan pembangunan sebanyak 5.000 unit rumah bersubsidi, meningkat dibandingkan target tahun lalu sebanyak 3.500 unit.

Kenaikan target pembangunan di 2019 salah satunya didukung kerjasama pembangunan rumah dengan TNI AL dan Polri yang diperkirakan mencapai 3.000 unit. Lokasinya tersebar di beberapa lokasi antara lain di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Pengembangan rumah bersubsidi di Gorontalo tersebar di sejumlah daerah antara lain di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Arifin berharap seluruh anggotanya di Gorontalo dapat bahu membahu mencapai target pembangunan rumah subsidi di daerah tersebut. Bila ditemukan kendala di lapangan, dia menyatakan kesiapan untuk turun langsung mencarikan solusinya.

Dia menambahkan, jumlah anggota REI di Gorontalo saat ini berkisar 100 perusahaan, dimana 80% diantaranya merupakan pengembang rumah bersubsidi. Wakil Ketua Umum DPP REI, Conny Lolyta Rumondor dalam sambutannya menyebutkan saat ini mayoritas rumah yang dibangun pengembang sulit diakses masyarakat karena persoalan gagal proses di perbankan. Dimana 90 persen diantaranya karena alasan tidak lulus kewajiban BI Checking.

“Jadi memang, kami meminta BI Checking dapat diperlonggar apalagi untuk ASN, TNI dan Polri yang merupakan aparat negara. BI Checking ini jangan seperti hukuman mati buat masyarakat. Kondisi pada waktu lalu tidak bisa diklaim menjadi karakteristik tetap calon konsumen tersebut,” ujar Conny. (Taria Dahlan)