ASPIRASI DAERAH

Tren Pembeli Properti di Bali Didominasi End User

Administrator | Senin, 04 Maret 2019 - 15:20:38 WIB | dibaca: 441 pembaca

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bali, Pande Agus Permana Widura

Dalam tiga hingga empat tahun terakhir ini, tren pembeli properti bergeser dari sebelumnya didominasi investor yang ingin menjadikan properti sebagai instrumen investasi ke end user atau pengguna. Biasanya pembeli properti end user adalah pasangan muda atau generasi milenial yang belum memiliki rumah. Tren ini terjadi di hampir semua daerah, termasuk di Bali.

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bali, Pande Agus Permana Widura mengungkapkan dengan banyaknya pembeli rumah adalah end user, maka tren harga properti pun berubah. Kalau di rentang waktu 2013 hingga 2015 pasar properti di Bali lebih banyak didominasi permintaan terhadap properti senilai Rp 1miliar, maka kini tren sudah berubah.

“Pada 2018, selain rumah subsidi, yang paling laku adalah rumah di kisaran Rp 300 juta hingga Rp 500 juta dan ini terjadi secara global di Bali, bukan daerah tertentu saja,” jelas Agus kepada Majalah RealEstat, baru-baru ini.

Oleh karena itulah, dia masih yakin tren ini akan berlangsung juga pada 2019. Hanya saja, menurut Agus, prediksi ini juga harus didukung oleh pemerintah dengan menjaga ekonomi tetap baik tanpa ada gonjang-ganjing yang berarti termasuk tahun politik yang aman.

“Karena tahun politik mungkin pembeli cenderung wait and see, namun karena pasarnya adalah masyarakat yang butuh, maka asal harga masih bisa dijangkau tentu sektor properti pada 2019 masih akan bergerak,” ujar Agus.

Di sisi lain, saat ini end user di Bali saat mencari rumah pertama kerap kali hanya memiliki dua masalah utama, yaitu besaran uang muka (down payment/DP) dan besaran cicilan setiap bulannya.

Menurut Agus, selama kedua hal itu sudah masuk dengan dana pembeli biasanya akan muncul ketertarikan dan pertanyaan lain.

Sayangnya, saat ini perbankan juga sangat ketat dan kerap kali memberikan rapor merah kepada calon pembeli sehingga kerap terjadi gagal akad kredit. Oleh karena itu, REI Bali berharap tahun depan pelayanan perbankan bisa lebih baik, dengan memberikan kelonggaran dan kemudahan, serta bunga yang bersaing.

Apalagi di Bali, sejak adanya pelonggaran Loan to Value (LTV), setidaknya terjadi kenaikan penjualan rumah hingga 15% dan seharusnya momentum ini bisa terus dijaga perbankan dengan tidak memberikan rapor merah dalam memberikan dana kepada konsumen.

“Meski bank belum bisa memberikan DP 0%, namun konsumen juga sudah sangat terbantu dengan 10% DP. Hanya saja banyak nilai appraisal yang tidak masuk atau sesuai harapan. Misal, harga rumah Rp 300 juta, maka bank seharusnya beri Rp 270 juta. Tapi kalau mereka hanya bisa kasih Rp 250 juta saja, konsumen sudah lari. Inikan bukan hanya menyulitkan pengembang, tetapi juga realisasi kredit perbankan,” ungkap dia.

Ditambah lagi, pada 2019 pasar properti dihantui dengan rencana kenaikan suku bunga KPR, menyusul melejitnya bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Menurut Agus, dengan rencana tersebut maka momentum pelonggaran LTV bakal sia-sia.

Pembangunan Apartemen
Meski begitu, REI Bali masih punya angin segar dari Pemerintah Daerah (Pemda), terkait rencana pembangunan apartemen subsidi di Bali. Pasalnya, Pemda Bali belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pembangunan high rise building di Bali.

Pembangunan apartemen di Bali saat ini sudah mendesak, selain karena banyaknya alih fungsi lahan, juga karena makin minimnya lahan yang membuat harga lahan di Bali terus membumbung tinggi.

“Hunian vertikal ini akan menjadi solusi mengenai harga dan juga lahan yang menipis di perkotaan Bali. Saat ini banyak masyarakat yang memilih tinggal di kost-kostan dengan harga sewa Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta dan pasar itu yang ingin kami ambil,” ungkap Agus.

Ditambahkan, sejak awal tahun ini REI Bali sudah bekerja sama dengan Dinas Permukiman (Perkim) Provinsi Bali untuk menyusun Perda tersebut. Bahlan sejak bulan lalu draf telah selesai dan tinggal finalisasi saja dengan harapan pada awal 2019 dapat rampung.

Pergub ini juga sangat penting bagi REI Bali pada 2019, mengingat kalau pergub ini selesai akan menambah target pembangunan rumah termasuk bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Bali secara signifikan.

Pada 2019, REI Bali menargetkan bisa membangun 3.500 rumah bagi MBR, namun bila pergub ini bisa berjalan, maka pihaknya berencana menaikkan target, karena dengan adanya pergub akan mempermudah aturan luasan kavling di Bali yang selama ini ditetapkan terlalu luas. (Teti Purwanti)