Kilas Berita

Urus Perizinan Gedung Tinggi Masih Sulit?

Administrator | Senin, 13 Mei 2019 - 12:36:27 WIB | dibaca: 177 pembaca

Foto: Istimewa

Bank Dunia melaporkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia untuk pertama kalinya mengalami kemunduran setelah enam tahun menunjukkan kinerja baik. Dari yang semula berada di peringkat 72 pada 2017, kini Indonesia turun ke peringkat 73 dari 190 negara di tahun 2019.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengatakan bahwa salah satu penyebab turunnya peringkat kemudahan berusaha, atau yang dikenal sebagai ease of doing business (EODB) adalah kompleksitas pengurusan perizinan gedung tinggi.

“Pemerintah hanya perlu memberi kepastian dalam mengurus izin. Ambil contoh ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan waktu delapan bulan untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), deadline tersebut benar-benar harus dipatuhi. Kenyataannya, dibutuhkan waktu rata-rata 21 bulan untuk mendapat izin tersebut,” ujar Wendy dalam keterangan persnya kepada wartawan,baru-baru ini.

Dia menambahkan bahwa ketidakpastian seperti ini dapat mematahkan semangat para investor untuk berinvestasi di Jakarta, terutama investasi dalam industri properti yang padahal menyumbang hampir 20% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Jakarta.

“Untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, salah satu kuncinya adalah dengan memperbaiki proses perizinan konstruksi di Jakarta, yang merupakan salah satu dari dua kota yang menjadi tolok ukur penilaian indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia di Indonesia,” kata dia.

Perizinan konstruksi merupakan salah satu dari 10 indikator penilaian indeks kemudahan berusaha dari Bank Dunia. Dalam hal ini, kinerja Indonesia sangat buruk. Indonesia menempati posisi 112 dari 190 negara, lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam sehingga, perizinan konstruksi menjadi aspek penting dalam perbaikan tingkat EODB.

Di antara 10 proses perizinan konstruksi yang diukur, ada beberapa sektor yang kinerjanya sudah cukup baik. Misalnya memperoleh sambungan listrik, mengurus kepailitan dan mendapatkan pinjaman. Namun, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha secara utuh, papar dia, Indonesia perlu upaya lebih keras memperbaiki aspek-aspek yang buruk.

Adapun, dua sektor properti dan konstruksi memegang andil besar dalam perekonomian di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, lebih dari 40 persen investasi langsung yang masuk ke Jakarta berasal dari sektor real estat, perkantoran, dan konstruksi.

“Namun, berinvestasi di Jakarta bukan hal yang mudah. Selain harus melewati 21 bulan untuk mendapatkan IMB, ada 39 peraturan yang kompleks yang juga harus dipatuhi,” ungkap Wendy.

Dia menegaskan bahwa berbagai permasalahan perizinan konstruksi di Jakarta perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, karena masalah ini langsung mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha Indonesia di mata dunia.

Permasalahan ini juga berdampak langsung terhadap lebih dari 650.000 (sekitar 14%) pekerja sektor konstruksi, keuangan, dan real estat di Jakarta, dan yang terpenting, lambat dan rumitnya perizinan konstruksi mengakibatkan tersendatnya pemenuhan kebutuhan papan masyarakat Jakarta yang saat ini kekurangan 1,2 juta rumah, data BPS tahun 2015.

Kendala Utama
Masih rumitnya perizinan diakui Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Amran Nukman. Dia mengungkapkan mengurus perizinan masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan proyek di Ibukota.

Dimana dalam mengurus satu izin dan satu proyek saja memakan waktu yang sangat panjang. Kalau diurutkan mulai dari A sampai Z, kata dia, pengurusan izin itu bisa mencapai 5.000 hari.

“Ini benaran terjadi dan dialami oleh anggota kami. Dengan proses yang begitu lama itu, pasti akan memengaruhi kinerja dan cash flow perusahaan. Kondisi ini akan berdampak kepada pertumbuhan properti dan pergerakan ekonomi pada umumnya,” ujar Amran.

Guna menuntaskan kendala perizinan tersebut, menurut Amran, REI DKI Jakarta mendesak segera diterapkannya Online Single Submission (OSS) sehingga dapat memangkas semua sistem perizinan yang rumit bagi pengembang.

“Kita berharap pelaku industri menjadi lebih mudah dengan adanya OSS. Kita butuh percepatan sehingga perlu dilakukan pencabutan Perda, Pergub, ataupun SK yang selama ini dianggap bisa menghambat terlaksananya OSS,” kata Amran. 

Lebih lanjut ditambahkan, dengan adanya sistem OSS diharapkan ada sistem yang singkat, padat, dan cepat. Karena OSS merupakan sistem baru yang ada di pemerintahan maka harus dipelajari oleh setiap pengembang. (Rinaldi)