Regulasi

UU Arsitek Jadi Angin Segar Arsitek Nasional Berkarya

Administrator | Senin, 08 Januari 2018 - 11:06:15 WIB | dibaca: 695 pembaca

Pertengahan Juli lalu, Undang-undang (UU) tentang Arsitek telah resmi disahkan. Regulasi ini tidak hanya dinantikan oleh para arsitek Indonesia baik yang berkarya di dalam negeri maupun luar negeri, namun berkaitan erat pula dengan keamanan dan keselamatan bangunan gedung yang digunakan masyarakat.

Dalam UU Arsitek diatur mengenai profesi arsitek dan hubungannya dengan masyarakat, yakni meliputi apa dan siapa arsitek itu, apa kewajiban, hak, kewenangan dan tanggung jawabnya, apa saja persyaratan untuk menjadi arsitek dan standar praktik arsitek.

Persyaratan untuk menjadi arsitek meliputi pendidikan, administrasi, dan birokrasi. Sedangkan standar praktik arsitek adalah sertifikasi, registrasi, dan lisensi.

Selanjutnya, UU Arsitek juga mengatur profesi arsitek dan hubungannya dengan masyarakat. Dalam hal ini, UU mengatur hubungan arsitek dengan masyarakat secara umum dan dengan arsitek dari luar negeri di tengah era pasar bebas. Yang menarik regulasi ini pun menuntut kepastian keamanan dan kenyamanan bangunan yang digunakan masyarakat melalui penggunaan jasa arsitek.

Dengan disahkannya UU Arsitek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomitmen untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya keberadaan arsitek dalam pembangunan.

"Praktik arsitek telah memberi sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional melalui karya-karya arsitektur yang menunjukkan karakter dan bangsa kita," jelas Basuki kepada wartawan usai pengesahan UU Arsitek.

Arsitek memiliki peran penting dalam pembangunan ke depan sekaligus menjaga kearifan budaya lokal. Basuki berharap, UU ini nantinya mampu memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat terkait praktek dan profesi arsitek. Terutama, dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi arsitek, pengguna jasa, praktik dan profesi arstek, karya arsitek dan masyarakat.

Basuki juga menjelaskan, UU ini tidak akan menghambat arsitek asing yang berada di Tanah Air. Menurutnya, tidak ada pembatasan namun membuat persaingan menjadi lebih sehat.

"Peraturan di dalam UU meliputi kompetensi dan persyaratan perizinan dalam rangka melindungi pasar kerja dalam negeri," ungkap Basuki. Dengan beleid ini, dalam kerja sama di dalam negeri antara arsitek asing dan lokal, arsitek Indonesia akan menjadi penanggung jawab agar arsitek Indonesia jadi pemain utama di industri tersebut.

Ketua Badan Pelestarian Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Aditya W Fitrianto, menyambut baik UU arsitek yang berarti menjadi pengakuan profesi arsitek sebagai penyelanggara dan penanggung jawab perkembangan dunia arsitektur di Indonesia. Selain itu, arsitek juga memiliki posisi yang jelas dan kekuatan hukum serta harus mampu mengurus diri dan kalangan sendiri dengan membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI).

DAI akan menjadi lembaga yang mandiri dan independen dalam memberi nilai dan kompetensi kepada arsitek. "UU ini menjadi angin segar bagi para arsitek, dunia arsitektur, juga kalangan industri properti pada umumnya di Indonesia," tutup Aditya. TPW