TOPIK KHUSUS

Menunggu Sinyal Hijau Pemerintah untuk Swasta

Kamis, 04 Oktober 2018 - 13:51:54 WIB | dibaca: 108 pembaca

Pemerintah bukan tidak mengetahui keinginan swasta untuk dilibatkan secara aktif dalam pengembangan Transit Oriented Development (TOD). Namun pemerintah perlu membuat satu  konsep aturan main yang jelas dan transparan, sebelum memberi sinyal hijau untuk swasta. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, ... [selengkapnya]

Tatkala Swasta Tuntut Kesetaraan Bangun TOD

Kamis, 04 Oktober 2018 - 13:36:06 WIB | dibaca: 102 pembaca

Pembangunan infrastruktur secara masif yang digalakkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama ini lebih banyak memberi peran besar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan perusahaan-perusahaan plat merah tersebut bukan sekadar membangun infrastrukturnya, namun ikut masuk dalam ... [selengkapnya]

Pemerintah dan REI Pantau Bareng Kualitas Rumah di Maja

Senin, 24 September 2018 - 13:17:04 WIB | dibaca: 79 pembaca

Gempa berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang Lebak, Banten pada 23 Januari 2018 dilaporkan membuat sejumlah bangunan dan rumah di kabupaten tersebut mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Lalu bagaimana dengan kondisi rumah subsidi yang dibangun anggota Realestat Indonesia atau REI? Guna memastikan ... [selengkapnya]

Tinjau Ulang Penerapan Sertifikat Laik Fungsi!

Senin, 24 September 2018 - 13:04:47 WIB | dibaca: 160 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta pemerintah untuk menunda dahulu penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk rumah subsidi yang seyogyanya diberlakukan mulai awal tahun ini. Penundaan setidaknya hingga ada peraturan teknis yang jelas sehingga tidak menganggu proses akad kredit rumah bagi ... [selengkapnya]

Kerja Keras, Target Pembangunan Rumah Rakyat Terlampaui

Senin, 24 September 2018 - 11:31:51 WIB | dibaca: 142 pembaca

Kerja keras Realestat Indonesia (REI) untuk memacu pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak sia-sia. Mengusung semboyan sebagai garda terdepan dalam membangun rumah rakyat yang diikrarkan di HUT REI ke-45 di Bali pada Maret 2017, komitmen itu pun akhirnya berbuah manis dengan ... [selengkapnya]

Pemerintah Perketat Pengawasan Keselamatan Konstruksi

Kamis, 20 September 2018 - 11:45:41 WIB | dibaca: 82 pembaca

Barangkali masih segar di ingatan kita ketika sekumpulan mahasiswa harus merasakan kengerian jatuh ambruk ke lantai dasar bersama selasar Tower II Bursa Efek Indonesia (BEI), pertengahan Januari lalu. Tak kurang dari 75 orang menjadi korban luka atas peristiwa nahas sekitar tengah hari di awal minggu ... [selengkapnya]

REI Harapkan Penyaluran FLPP di 2018 Lebih Cepat

Rabu, 12 September 2018 - 10:52:38 WIB | dibaca: 118 pembaca

Kementerian PUPR melakukan langkah cepat untuk bisa meningkatkan realisasi penyaluran skema KPR subsidi pada 2018. Salah satunya dengan melakukan Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 40 bank penyalur di pengujung tahun 2017. Dengan begitu, maka dana FLPP sudah bisa dicairkan sejak awal ... [selengkapnya]

Registrasi Pengembang Segera Diberlakukan

Rabu, 12 September 2018 - 10:36:14 WIB | dibaca: 185 pembaca

Selain melakukan percepatan PKO FLPP dengan 40 bank penyalur, di awal 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan mulai memberlakukan Sistem Registrasi (Sireng) Pengembang untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan penyaluran KPR FLPP. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam ... [selengkapnya]

PKO FLPP Dilakukan Lebih Awal

Senin, 10 September 2018 - 16:07:16 WIB | dibaca: 129 pembaca

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (21/12), melaksanakan kerja sama Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 8 bank nasional dan 32 bank daerah terkait penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) periode ... [selengkapnya]

Pengembang Perlu Diedukasi Mengenai Perpajakan

Kamis, 28 Juni 2018 - 14:38:33 WIB | dibaca: 123 pembaca

Pengetahuan mengenai perpajakan sangat diperlukan oleh pelaku usaha, termasuk developer. Apalagi pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan semakin ketat melakukan pemeriksaan dan penindakan kepada wajib pajak yang dianggap belum melakukan pelaporan ... [selengkapnya]