Berita

Pengembang Perlu Cermati Infrastruktur Transportasi

Rabu, 08 Maret 2017 - 10:59:36 WIB | dibaca: 307 pembaca

Ketua Umum DPP REI Soelaeman ‘Eman’ Soemawinata mengungkapkan, pengembang harus mencermati transportasi umum dan jumlah kapasitas parkir. Hal lain yang perlu dicermati pengembang adalah kebutuhan-kebutuhan fasilitas komunal, seperti area olahraga, beribadah, dan sekolah. “Kalau apartemen itu ... [selengkapnya]

REI Ajak Arab Saudi Berinvestasi

Rabu, 08 Maret 2017 - 10:49:28 WIB | dibaca: 276 pembaca

JAKARTA — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia menjajaki kerja sama dengan delegasi pengembang asal Kerajaan Arab Saudi melalui pertemuan yang digelar di Jakarta, pekan lalu. Salah  satu  pembahasan  utama,  yakni  ajakan  untuk turut mengembangkan  hunian  ... [selengkapnya]

Program Rumah Sejahtera Tapak Terkendala Izin Daerah

Selasa, 07 Maret 2017 - 11:08:13 WIB | dibaca: 343 pembaca

SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tahun ini menargetkan pembangunan 25.000 Rumah Sejahtera Tapak (RST).Target ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo tahun lalu untuk membangun satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jatim, Saifullah ... [selengkapnya]

Perlambatan PMA Tidak Memicu Bisnis Properti Tidak Terganggu

Selasa, 07 Maret 2017 - 10:49:49 WIB | dibaca: 281 pembaca

JAKARTA — Realisasi penanaman modal asing di sektor tersier yang melambat sepanjang tahun lalu dibandingkan dengan 2015  diprediksi tak akan mengganggu iklim investasi properti tahun ini. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan penanaman  modal  asing  (PMA)  selama ... [selengkapnya]

Angsuran KPR Mikro Dimungkinkan Rp15 Ribu Per Hari

Senin, 27 Februari 2017 - 11:07:07 WIB | dibaca: 360 pembaca

JAKARTA-Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengatakan, perseroan memberikan tiga skema angsuran yang ditawarkan dalam program bernama KPR BTN Mikro ini. Nasabah diperbolehkan membayar angsuran KPR nya bisa harian, mingguan maupun bulanan. "Kalau harian bisa minimal Rp15 ribu per hari dengan jangka waktu 10 ... [selengkapnya]

Wapres Instruksikan Susun Perda Permudah Izin Bangun Rumah Murah

Senin, 27 Februari 2017 - 10:59:10 WIB | dibaca: 344 pembaca

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk membuat instruksi kepada pemerintah daerah agar segera menyusun peraturan daerah dalam hal mempermudah izin pembangunan rumah murah. "Terkait pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ada dua masalah, yaitu izin ... [selengkapnya]

REI Tingkatkan Pembangunan Rumah Murah di 2017

Rabu, 22 Februari 2017 - 16:08:57 WIB | dibaca: 476 pembaca

JAKARTA - Pada tren bisnis properti di tahun 2017 diperkirakan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih begitu menjanjikan. Pasalnya, peminat hunian murah ini terus mengalami pertumbuhan. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata pun mengatakan, dengan bersinarnya sektor properti ... [selengkapnya]

Pemerintah Siapkan Dana Bantuan Pembangunan 550 Ribu Rumah

Jumat, 17 Februari 2017 - 16:36:23 WIB | dibaca: 456 pembaca

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menyiapkan anggaran untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tahun 2017 sebesar Rp2,2 triliun. Dana subsidi tersebut bisa membantu pembiayaan perumahan sebanyak 550 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  Dana SBUM tersebut ... [selengkapnya]

Izin Pembangunan Rumah Susun Dipermudah

Jumat, 17 Februari 2017 - 16:08:45 WIB | dibaca: 481 pembaca

Jambi- Direktur Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Raden Joni Subrata, mengatakan, pemerintah mempermudah proses izin pembangunan rumah susun (Rusun) sebagai salah satu upaya mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh ... [selengkapnya]

Pemerintah Siapkan Peraturan Teknis Pajak Tanah Terlantar

Jumat, 17 Februari 2017 - 15:52:42 WIB | dibaca: 571 pembaca

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah  terlantar sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.  "Kami baru menyamakan pemahaman persepsi antara Kementerian Agraria ... [selengkapnya]