TOPIK KHUSUS

REI Harapkan Penyaluran FLPP di 2018 Lebih Cepat

Rabu, 12 September 2018 - 10:52:38 WIB | dibaca: 19 pembaca

Kementerian PUPR melakukan langkah cepat untuk bisa meningkatkan realisasi penyaluran skema KPR subsidi pada 2018. Salah satunya dengan melakukan Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 40 bank penyalur di pengujung tahun 2017. Dengan begitu, maka dana FLPP sudah bisa dicairkan sejak awal ... [selengkapnya]

Registrasi Pengembang Segera Diberlakukan

Rabu, 12 September 2018 - 10:36:14 WIB | dibaca: 22 pembaca

Selain melakukan percepatan PKO FLPP dengan 40 bank penyalur, di awal 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan mulai memberlakukan Sistem Registrasi (Sireng) Pengembang untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan penyaluran KPR FLPP. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam ... [selengkapnya]

PKO FLPP Dilakukan Lebih Awal

Senin, 10 September 2018 - 16:07:16 WIB | dibaca: 20 pembaca

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (21/12), melaksanakan kerja sama Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 8 bank nasional dan 32 bank daerah terkait penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) periode ... [selengkapnya]

Pengembang Perlu Diedukasi Mengenai Perpajakan

Kamis, 28 Juni 2018 - 14:38:33 WIB | dibaca: 41 pembaca

Pengetahuan mengenai perpajakan sangat diperlukan oleh pelaku usaha, termasuk developer. Apalagi pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan semakin ketat melakukan pemeriksaan dan penindakan kepada wajib pajak yang dianggap belum melakukan pelaporan ... [selengkapnya]

Bank Tanah Tinggal Menunggu Perpres

Kamis, 28 Juni 2018 - 14:10:39 WIB | dibaca: 89 pembaca

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berharap Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bank Tanah Nasional (Batanas) bisa terbit sebelum akhir tahun ini, sehingga pada 2018 badan pengelola land bank tersebut sudah dapat beroperasi. "Pembentukannya masih menunggu Pepres, ... [selengkapnya]

Legislatif Prioritaskan RUU Pertanahan 2018

Kamis, 28 Juni 2018 - 13:55:19 WIB | dibaca: 122 pembaca

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menempatkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sebagai prioritas pada 2018. Bahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, baru-baru ini telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah ... [selengkapnya]

Ini Cara Pemerintah Awasi Kualitas Rumah Rakyat

Rabu, 30 Mei 2018 - 10:45:20 WIB | dibaca: 61 pembaca

Penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan sebanyak 5.108 unit rumah subsidi belum dimanfaatkan (ditempati) debitur tampaknya juga menjadi dasar dari pemberlakuan SLF. Salah satu tudingan bahwa rumah MBR tidak ditinggali atau kosong karena kualitas bangunan yang belum memadai. sLF ini ... [selengkapnya]

Kaji Ulang Pemberlakukan SLF!

Senin, 28 Mei 2018 - 11:57:47 WIB | dibaca: 134 pembaca

Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ternyata menyimpan “bara api” bagi pengembang rumah subsidi. Kemudahan perizinan yang diharap, namun kenyataannya justru syarat tambahan yang didapat. Ya, ketentuan PP ... [selengkapnya]

Pemerintah Tetapkan 30 Daerah Prioritas Bebas Kumuh

Rabu, 09 Mei 2018 - 13:39:43 WIB | dibaca: 112 pembaca

Pemerintah terus menanggani permukiman kumuh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat dan para penerima manfaat. Salah satunya dengan menetapkan 30 kabupaten dan kota prioritas untuk dituntaskan kawasan kumuhnya paling lama di 2019. Sekretaris ... [selengkapnya]

Sertifikat Laik Fungsi Kurang Tepat untuk Rumah Subsidi

Selasa, 08 Mei 2018 - 11:29:57 WIB | dibaca: 192 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memahami upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah yang akan dihuni masyarakat melalui pesyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun asosiasi menilai SLF belum perlu diberlakukan untuk rumah subsidi karena dikhawatirkan memberatkan. Apalagi jika syarat yang ... [selengkapnya]

Awal Kembali 123...4 Lanjut Akhir