Regulasi

Fungsi Satgas Pengawas Rumah Rakyat Harus Jelas

Selasa, 30 Oktober 2018 - 13:28:37 WIB | dibaca: 36 pembaca

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah rakyat yang dibangun pengembang. Hal itu pun sejalan dengan komitmen REI yang terus meningkatkan kompetensi anggotanya di seluruh Indonesia. Sekretaris ... [selengkapnya]

Kementerian PUPR Lakukan Registrasi Alat Berat Konstruksi

Senin, 24 September 2018 - 13:24:54 WIB | dibaca: 36 pembaca

Gencarnya pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir perlu diikuti dengan kesediaan sumber daya konstruksi yang mencukupi dari mulai badan usaha jasa konstruksi, bahan material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, hingga tenaga kerja konstruksi yang ... [selengkapnya]

Pemerintah Wacanakan Rating Kualitas Rumah Subsidi

Rabu, 06 Juni 2018 - 10:26:39 WIB | dibaca: 114 pembaca

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengeluarkan rating kualitas untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun para pengembang. Rating kualitas perumahan subsidi ini nantinya untuk mencari perumahan rakyat untuk MBR terbaik sebagai benchmark tertinggi ... [selengkapnya]

Kesadaran Pemda Bantu Penyediaan Rumah Rakyat Rendah

Kamis, 01 Februari 2018 - 16:27:33 WIB | dibaca: 152 pembaca

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Diah Indrajati pada 9 Agustus 2017 telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan ... [selengkapnya]

UU Arsitek Jadi Angin Segar Arsitek Nasional Berkarya

Senin, 08 Januari 2018 - 11:06:15 WIB | dibaca: 331 pembaca

Pertengahan Juli lalu, Undang-undang (UU) tentang Arsitek telah resmi disahkan. Regulasi ini tidak hanya dinantikan oleh para arsitek Indonesia baik yang berkarya di dalam negeri maupun luar negeri, namun berkaitan erat pula dengan keamanan dan keselamatan bangunan gedung yang digunakan masyarakat. Dalam ... [selengkapnya]

Pemerintah Bergegas Lebur Bapertarum -PNS ke BP Tapera

Selasa, 29 Agustus 2017 - 14:19:58 WIB | dibaca: 299 pembaca

Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah melakukan persiapan finalisasi peleburan Bapertarum-PNS ke dalam BP Tapera. Tahap awal akan dilakukan audit terhadap aset Bapertarum-PNS sebelum nantinya dibentuk Badan Pelaksana (BP) Tapera. Rencana persiapan transisi tersebut terungkap dalam pertemuan awal Komite ... [selengkapnya]

Pemerintah Kebut Aturan Bank Tanah

Kamis, 24 Agustus 2017 - 11:29:08 WIB | dibaca: 361 pembaca

Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan komitmen pemerintah untuk turut membantu pengembang dalam merealisasikan target pembangunan rumah rakyat. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah mengendalikan fluktuasi harga tanah di pasar melalui pembentukan bank ... [selengkapnya]

Menunggu Efek Surat “Sakti” Mendagri

Rabu, 09 Agustus 2017 - 14:19:46 WIB | dibaca: 310 pembaca

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan edaran agar pemerintah menyederhanakan perizinan pembangunan rumah rakyat. Aturan ini disambut baik pengembang di daerah, meski diakui respon pemerintah daerah belum terlihat. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan ... [selengkapnya]

Pajak Prograsif Tanah Memburu Para Spekulan

Kamis, 27 Juli 2017 - 14:24:49 WIB | dibaca: 308 pembaca

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana menerapkan pajak progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Meski masih dalam pembahasan, namun isu pajak ini sempat membikin heboh para pelaku usaha properti. Padahal, Menteri Agraria dan Tata ... [selengkapnya]

UU Jasa Konstruksi Beri Kepastian Perlindungan Hukum

Kamis, 20 Juli 2017 - 11:33:28 WIB | dibaca: 820 pembaca

Lama dinanti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-15 di Gedung DPR RI di penghujung 2016. Itu berarti, UU baru ini resmi menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999 yang sudah berlaku selama 17 ... [selengkapnya]

Awal Kembali 123 Lanjut Akhir