Regulasi

Kesadaran Pemda Bantu Penyediaan Rumah Rakyat Rendah

Kamis, 01 Februari 2018 - 16:27:33 WIB | dibaca: 70 pembaca

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Diah Indrajati pada 9 Agustus 2017 telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan ... [selengkapnya]

UU Arsitek Jadi Angin Segar Arsitek Nasional Berkarya

Senin, 08 Januari 2018 - 11:06:15 WIB | dibaca: 129 pembaca

Pertengahan Juli lalu, Undang-undang (UU) tentang Arsitek telah resmi disahkan. Regulasi ini tidak hanya dinantikan oleh para arsitek Indonesia baik yang berkarya di dalam negeri maupun luar negeri, namun berkaitan erat pula dengan keamanan dan keselamatan bangunan gedung yang digunakan masyarakat. Dalam ... [selengkapnya]

Pemerintah Bergegas Lebur Bapertarum -PNS ke BP Tapera

Selasa, 29 Agustus 2017 - 14:19:58 WIB | dibaca: 213 pembaca

Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah melakukan persiapan finalisasi peleburan Bapertarum-PNS ke dalam BP Tapera. Tahap awal akan dilakukan audit terhadap aset Bapertarum-PNS sebelum nantinya dibentuk Badan Pelaksana (BP) Tapera. Rencana persiapan transisi tersebut terungkap dalam pertemuan awal Komite ... [selengkapnya]

Pemerintah Kebut Aturan Bank Tanah

Kamis, 24 Agustus 2017 - 11:29:08 WIB | dibaca: 249 pembaca

Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan komitmen pemerintah untuk turut membantu pengembang dalam merealisasikan target pembangunan rumah rakyat. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah mengendalikan fluktuasi harga tanah di pasar melalui pembentukan bank ... [selengkapnya]

Menunggu Efek Surat “Sakti” Mendagri

Rabu, 09 Agustus 2017 - 14:19:46 WIB | dibaca: 229 pembaca

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan edaran agar pemerintah menyederhanakan perizinan pembangunan rumah rakyat. Aturan ini disambut baik pengembang di daerah, meski diakui respon pemerintah daerah belum terlihat. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan ... [selengkapnya]

Pajak Prograsif Tanah Memburu Para Spekulan

Kamis, 27 Juli 2017 - 14:24:49 WIB | dibaca: 220 pembaca

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana menerapkan pajak progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Meski masih dalam pembahasan, namun isu pajak ini sempat membikin heboh para pelaku usaha properti. Padahal, Menteri Agraria dan Tata ... [selengkapnya]

UU Jasa Konstruksi Beri Kepastian Perlindungan Hukum

Kamis, 20 Juli 2017 - 11:33:28 WIB | dibaca: 557 pembaca

Lama dinanti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-15 di Gedung DPR RI di penghujung 2016. Itu berarti, UU baru ini resmi menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999 yang sudah berlaku selama 17 ... [selengkapnya]

Jalan Terjal Tapera

Senin, 10 Juli 2017 - 15:25:49 WIB | dibaca: 195 pembaca

Jalan menuju terwujudnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh tempat tinggal masih belum mulus. Padahal, UU Tapera telah disahkan pemerintah dan DPR pada Februari  2016 lalu. Kemudian, Komite Tapera yang akan merumuskan kebijakan umum dan ... [selengkapnya]

Regulasi Alami Lompatan

Kamis, 15 Juni 2017 - 15:24:51 WIB | dibaca: 228 pembaca

DPP REI sangat menaruh harapan besar terhadap terbitnya regulasi tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Dalam pandangan Wakil Ketua Umum REI, Ignesjz Kemalawarta, ada empat hal yang disetujui oleh pemerintah kaitannya dengan dibuka keran pemilikan asing, ... [selengkapnya]

Bank Tanah Segera Terwujud

Rabu, 07 Juni 2017 - 10:45:52 WIB | dibaca: 311 pembaca

Satu lagi langkah dilakukan pemerintah dalam hal mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut yakni pembentukan lembaga yang mengurusi bank tanah, suatu hal yang selama beberapa tahun terakhir ini masih dalam wacana saja. Pertengahan Oktober lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ... [selengkapnya]

Awal Kembali 12 Lanjut Akhir